Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPU Pantau Pencetakan Surat Suara Pemilu di Gramedia

Kompas.com - 09/02/2014, 13:43 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menyambangi lokasi pencetakan surat suara di PT Gramedia Printing, Palmerah, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2014). Gramedia mendapat jatah untuk mencetak 69 juta lembar surat suara.

"Kami ingin melihat produksi yang dilakukan PT Gramedia. Gramedia mendapat bagian untuk mencetak 69 juta eksemplar surat suara dari sekitar 760-an juta untuk empat jenis surat suara DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD," ujar Husni sebelum pemantauan.

Ia mengatakan, proses pencetakan suara oleh semua pemenang tender sudah dilakukan sejak Kamis (6/2/2014) lalu. Pada Sabtu (8/2/2014), surat suara yang sudah dicetak langsung didistribusikan ke kantor KPU kabupaten/kota yang bersangkutan.

Kepala Bagian Inventarisasi Biro Logistik KPU Susila Herry Prabowo mengatakan, Gramedia ditugaskan mencetak surat suara untuk wilayah Kalimantan Barat, Banten, Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) III, dan Jabar V.

"Kalau surat suara dari Gramedia, paling lambat 6 Maret 2014 sudah sampai di KPU kabupaten/kota. Punya jadwal masing-masing. Tadi malam (Sabtu, 8/2/2014) sudah sampai 1.750 kotak," kata Herry.

Direktur Percetakan Gramedia Hari Warjono mengatakan, hingga hari ini, pihaknya belum menghadapi masalah mendasar dalam memproduksi logistik Pemilu 2014. "Karena kami sudah mengerjakan ini sejak Pemilu 2004 dan 2009," kata Hari.

PT Gramedia Printing merupakan salah satu pemenang tender dalam produksi dan distribusi surat suara. Selain Gramedia, perusahaan pemenang lain adalah PT Macanjaya Cemerlang, PT Granesia, PT Pura Barutama, PT Temprint, PT International Media Web Printing, PT Balai Pustaka Persero, PT Tiga Serangkai Mandiri, PT Temprina Media Grafika, CV Aryaduta, dan CV Titian Ilmu.

KPU mengklaim menghemat hingga Rp 415 miliar dalam pencetakan dan distribusi surat suara. Nilai pagu yang dianggarkan untuk 15 paket surat suara adalah sekitar Rp 841 juta. Total harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 756.749.377.000, sedangkan total penawaran dalam kontrak Rp 345.098.567.836.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

Nasional
MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

Nasional
Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Nasional
Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Nasional
PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Nasional
Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

Nasional
Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Nasional
Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Nasional
Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Nasional
Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Nasional
BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

Nasional
PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com