Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Minta Publik Bangga pada Pemberantasan Korupsi, Jangan Malah Marah!

Kompas.com - 07/02/2014, 23:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menghadiri pengajian bulanan PP Muhammadiyah di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (7/2/2014) malam. Marzuki sebagai perwakilan dari Partai Demokrat diminta memberikan pandangannya mengenai tema pengajian, yakni "Visi Indonesia Masa Depan".

Marzuki kemudian menyampaikan pandangannya mengenai pemimpin yang layak membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Menurut bakal calon presiden pada Konvensi Partai Demokrat itu, pemimpin harus mengetahui persoalan bangsa.

Marzuki menilai, masalah bangsa yang paling mendasar adalah belum terpenuhinya hak-hak rakyat. Menurut Ketua DPR itu, setiap rakyat punya hak untuk cerdas, sehat, sejahtera, damai, dan aman. Oleh karenanya, seorang pemimpin harus bisa memenuhi hak-hak rakyat itu.

Saat masih asik membahas hal itu, tiba-tiba ada salah satu penonton yang berteriak "Century". Teriakan itu sangat keras dan dilakukan sampai tiga kali.

Entah karena mendengar teriakan itu, atau memang sudah direncanakan sejak awal, Marzuki langsung mengubah arah pembicaraannya ke masalah korupsi. Nada bicara Marzuki juga menjadi agak meninggi.

"Kita harusnya bangga dengan pemberantasan korupsi yang gencar saat ini, kita harus dukung. Masyarakat harusnya tidak perlu marah kalau banyak yang kena tangkap KPK. Kalau ada orang korupsi, ya ditindak," ujar Marzuki.

Marzuki lalu membandingkan zaman Orde Baru pada era kepemimpinan Soeharto, dengan era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono saat ini. Menurutnya, pemerintahan saat ini jauh lebih baik karena semua pejabat yang korupsi, mulai dari kepala daerah, hingga menteri, bisa diproses oleh KPK.

"Kita dulu zaman Orde Baru selalu mikir kapan ya menteri dan pejabat-pejabat itu ditangkap karena korupsi. Sekarang semuanya sudah ditangkap oleh KPK, kita justru marah-marah. Ini kan jadi terbalik," kata Marzuki.

Dia juga mengingatkan, pemimpin periode selanjutnya harus terus melanjutkan program pemberantasan korupsi yang telah dilakukan pada era SBY. Dengan begitu, koruptor di Indonesia bisa terus diberantas hingga ke akar-akarnya. "Kita harus hargai siapa pun pemimpin yang anti-korupsi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com