Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan: Proses Politik Mahal, Sumber Korupsi dan Menurunkan Kualitas Demokrasi

Kompas.com - 06/02/2014, 07:17 WIB
Dian Maharani

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com — Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan berpendapat, proses politik merupakan salah satu sumber terjadinya korupsi di Indonesia. Berpolitik, kata Anies, mahal karena banyak uang harus dikeluarkan dalam proses politik. Dia pun berpendapat, kondisi ini menurunkan kualitas demokrasi di Tanah Air.

“Saya ingin mendorong kualitas demokrasi kita meningkat. Demokrasi kita terpuruk karena mobilisasi rupiah besar-besaran dalam proses politik. Proses politik ini sumber dari berbagai macam praktik korupsi karena proses politik kita amat mahal,” kata Anies, dalam debat kandidat Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat, Rabu (5/2/2014) malam.

Anies mengatakan, salah satu cara untuk mendorong demokrasi adalah mengajak masyarakat turun tangan mengatasi masalah di Indonesia. “Kami memulai dengan gerakan yang namanya turun tangan. Semua relawannya nol rupiah. Aktivitas yang dikerjakan yang berangkat dari hati, dan itu dikerjakan secara serius. Ini adalah usaha untuk meningkatkan kualitas politik kita,” terangnya.

Menurut pendiri gerakan Indonesia Mengajar ini, proses politik harus dikerjakan secara gotong royong. Pemimpin, lanjut Anies, tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah seorang diri.

“Kalau proses politik dikerjakan sebagai gotong royong yang merupakan inti dari Pancasila kita, maka kita bisa mendorong kualitas demokrasi kita menjadi lebih baik,” kata dia.

Sebelumnya, Anies mengatakan, jika dia terpilih menjadi calon presiden dari Partai Demokrat untuk Pemilu Presiden 2014, maka dia akan menawarkan gaya kepemimpinan seperti cara bermain angklung. Laiknya bermain angklung, kata dia, bila semua pemain bergerak seirama, maka akan memperoleh harmoni yang indah. "Dengan demikian, kerja secara bergotong royong akan membuahkan hasil yang diinginkan."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com