Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DKPP Disoraki Anggota KPU Seluruh Indonesia

Kompas.com - 04/02/2014, 21:06 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menjadi penegak kode etik bagi penyelenggara pemilu ternyata bukan hal yang mudah diterima. Dalam pembukaan konsolidasi nasional Komisi Pemilihan (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) disoraki oleh anggota KPU seluruh Indonesia.

Para anggota KPU daerah yang hadir dalam pembukaan Rapat Konsolidasi Nasional Menyongsong Pemilu 2014 kompak menyoraki Ketua DKPP Jimly Asshidiqqie ketika namanya disebut Ketua KPU Husnu Kamil Manik dalam sambutannya.

"Yang terhormat, Ketua DKPP," kata Husni yang langsung dipotong peserta rapat yang hadir.

"Huuu...," kata seluruh peserta rapat konsolidasi tersebut dengan panjang di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2014).

Sorakan itu sontak mengundak gelak tawa banyak orang yang hadir di ruangan tersebut, termasuk Husni yang sedang membaca sambutan. Bahkan, Jimly tidak dapat menahan tawanya.

Sorakan itu terus berulang setiap nama Jimly maupun DKPP disebutkan. Setidaknya, tiga kali nama Jimly dan DKPP disebut bersambut sorakan panjang.

Sorakan itu akhirnya mendapat respon dari Husni. "Tolong jangan merusak konsentrasi Prof Jimly," kata Husni yang sekali lagi disambut tawa semua hadirin yang hadir.

Sejak dibentuk pada 2012 lalu, DKPP telah memecat puluhan anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di seluruh Indonesia. DKPP bahkan beberapa kali menganulir keputusan KPU dan Bawaslu melalui putusannya.

KPU menggelar rapat Konsolidasi Nasional Menyongaong Pemilu 2014 dengan tema "Integritas dan Soliditas KPU Mewujudkan Pemilu Berkualitas" selama dua hari, Rabu dan Kamis (5-6/2/2014) di Jakarta.

Dalam pembukaan rapat, selain anggota KPU, hadir juga Ketua Bawaslu Muhammad, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan pengurus partai politik (parpol) peserta pemilu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com