Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wantimpres: Tak Patut Timwas Century Minta Pendapat Tokoh untuk Panggil Wapres

Kompas.com - 27/01/2014, 17:07 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Albert Hasibuan menyesalkan tindakan sejumlah anggota Tim Pengawas DPR untuk Bank Century yang menemui sejumlah tokoh guna meminta pendapat soal pemanggilan Wakil Presiden (Wapres) Boediono. Albert menilai, cara yang dilakukan Timwas Century itu tidak patut.

“Saya lihat cara meminta pendapat dari para tokoh itu tidak tepat karena meminta pendapat para tokoh-tokoh itu bisa saja dianggap sebagai penekanan sosial, dan penekanan politik,”  kata Albert Hasibuan dalam jumpa pers di kantor Wantimpres, Jakarta, seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Senin (27/1).

Albert menyadari pemanggilan Wapres adalah kewenangan DPR sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terutama Pasal 72 dan Pasal 81 ayat 2. Namun, ia mengingatkan, agar dalam memanggil Wapres, DPR tetap mengedepankan pertimbangan yang rasional dan dengan cara yang patut.

Albert berpendapat, proses politik dalam kasus Century yang dikaitkan dengan Wapres Boediono tak lagi relevan mengingat kasus tersebut telah ditangani oleh Komisi Pemberantaran Korupsi (KPK). Karena itu, bagi Albert, Wapres Boediono tidak perlu datang memenuhi panggilan Timwas Century.

"Aspek-aspek politik yang terkait kasus ini sudah berakhir. Jadi karena hukum jadi utama dalam proses penyidikan itu, maka proses politik tidak dibicarakan lagi. Oleh karena itu proses hukum itu diutamakan," imbuhnya.

Albert menambahkan, tidak boleh ada pihak tertentu, termasuk Timwas Century yang melakukan intervensi terhadap kasus hukum yang telah ditangani KPK. Semua pihak, seharusnya justru mendorong menyelesaikan kasus tersebut secara hukum.

“Tugas DPR adalah mengawasi KPK dalam menjalankan tugasnya, khususnya pemeriksaan terhadap kasus Bank Century dan bukan memanggil Boediono,” ujar Albert.

Sebagaimana diketahui,  Timwas Century kembali memutuskan untuk melayangkan surat panggilan terhadap Wakil Presiden Boediono. Timwas Century menjadwalkan pemanggilan Boediono pada 19 Februari 2014 mendatang.

Timwas mendatangi sejumlah tokoh nasional untuk meminta dukungan agar skandal tersebut dapat dituntaskan. Timwas berharap kehadiran tokoh-tokoh nasional akan mendukung penuntasan skandal Century selesai sebelum pergantian masa pemerintahan.

Pada sore ini, Timwas Century bertemu dengan Syafii Maarif di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan. Selanjutnya, pada Selasa (28/1/2014) besok pagi, Timwas akan menemui Salahuddin Wahid di kediamannya, di Jakarta Selatan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com