Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Presiden ke Daerah, Satu Jam Dinas, Seharian Urus Partai

Kompas.com - 20/01/2014, 12:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kegiatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang bertemu dengan sejumlah kader Partai Demokrat di Bali, Minggu (20/1/2014), dinilai tidak etis. Pasalnya, SBY memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan partai sebelum melaksanakan kegiatan pemerintahan.

"Ini masalahnya tidak etis karena memanfaatkan fasilitas negara. Namun, dari sisi peraturan, SBY memang tidak melanggar apa pun," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2014).

Martin mengatakan, sudah menjadi rahasia umum saat presiden atau para menteri berkunjung ke daerah, mereka juga mengurus partai. Kegiatan partai bisa lebih lama dibanding dengan tugas pemerintahan.

"Biasanya presiden dan menteri, acara dinasnya cuma 1 jam, urus partainya bisa seharian," kata anggota Komisi III DPR itu.

Dengan kondisi itu, Martin mengusulkan perlunya undang-undang yang mengatur tentang kelembagaan kepresidenan. Undang-undang itu, lanjutnya, bisa untuk mengatur pemisahan hak dan wewenang saat berperan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan dengan pimpinan partai.

"Undang-undang tentang kepresidenan ini mendesak. Bagaimana membuat agar ada aturan yang bisa membatasi kehadiran pejabat tidak diselewengkan karena ke depan, di tahun pemilu, akan semakin banyak (memanfaatkan fasilitas negara)," pungkas Martin.

Seperti diberitakan, SBY bertolak ke Bali membuka acara temu kader Partai Demokrat seluruh Bali-Nusa Tenggara yang digelar pada Minggu malam di Nusa Dua, Bali.

Pertemuan itu diikuti oleh 4.500 kader. Acara dibuka langsung oleh SBY selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat, didampingi istrinya, Ani Yudhoyono, dan putranya, Edhie Baskoro Yudhoyono yang menjabat Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.

Sejumlah petinggi Partai Demokrat yang duduk dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, seperti Jero Wacik (Menteri ESDM), Syarief Hasan (Menkop dan UKM), serta Amir Syamsudin (Menkumham), turut hadir dalam pertemuan itu.

Pagi ini, SBY melakukan kegiatan sebagai Presiden, yakni membuka Musyawarah Nasional XIII Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Sanur, Bali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com