KPU Tak Tahu KPUD Gunung Mas Pinjam Rp 1 Miliar dari Hambit Bintih

"Kami akan menghubungi KPU Gunung Mas. Saya akan minta agar diberi penjelasan. Kalau pinjaman kepada Hambit Bintih pribadi ya tidak boleh," kata Hadar, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2014).

Ia mengatakan, hal itu juga akan dibahas dengan komisioner KPU. "Kalau ada persoalan di daerah, kami harus bantu," kata Hadar.

Dia mengatakan, seharusnya dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) dianggarkan biaya sengketa hasil pilkada di MK. Biaya itu, katanya, dianggarkan dalam APBD daerah yang bersangkutan.

"Harusnya ada komponen-komponen sengketa juga untuk antisipasi perkara," lanjutnya.

Sebelumnya, dalam persidangan terdakwa perkara dugaan korupsi sengketa Pilkada Gunung Mas Hambit Bintih, terungkap, Sekretaris KPU meminjam uang Rp 1 milyar kepada Hambit Bintih untuk biaya perkara.

Dalam Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Hambit maju sebagai petahana dan dinyatakan menang oleh KPU Gunung Mas. Pasangan calon lainnya mengajukan sengketa hasil Pilkada ke MK.

Dalam perkara itu, KPU bertindak sebagai termohon dan Hambit Bintih sebagi pihak terkait. KPU Kabupaten Gunung Mas akhirnya meminjam uang ke Hambit.

"Karena panik saat itu untuk pembayaran tim kuasa hukum KPU Kabupaten Gunung Mas, maka saya konsultasi dengan Pak Hambit di Jakarta," aku Rudji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (16/1/2014).

Sebab, dari anggaran advokasi KPU Gunung Mas sebesar Rp 550 juta, sejumlah Rp 350 juta sudah dihabiskan untuk biaya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

"Saya bertemu Pak Hambit di Hotel Borobudur pada 25 September 2013. Di situ Pak Hambit bersedia meminjamkan uang. Uangnya diberikan oleh seseorang bernama Dani," papar Rudji yang mengaku baru berkoordinasi dengan Komisioner KPU setelah uang pinjaman turun.