Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Berebut" Gus Dur, Bukti Kecemasan Partai Islam

Kompas.com - 17/01/2014, 08:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Partai-partai politik peserta Pemilu 2014 melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas menjelang hari pemungutan suara. Salah satunya, menggunakan ketokohan presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai pemikat.

Dua partai yang mulai menggunakan berbagai foto Gus Dur adalah Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan. Kedua partai ini diyakini mengusung Gus Dur untuk meningkatkan elektabilitas partai.

Pengamat politik dan peneliti senior The Founding Fathers House Dian Permata menilai, menggunakan Gus Dur sebagai simbol seakan menegaskan bahwa tak ada regenerasi di partai Islam. Selain itu, Haul Gus Dur yang diadakan PPP, kata Dian, dianggap sebagai strategi untuk mendekati massa Gus Dur dan keluarganya. Strategi ini dianggap sebagai "obat generik" dalam menanggulangi masalah elektoral PPP.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Abdul Malik Haramain bahkan menyebut ideologi PPP dengan Gus Dur sebenarnya tidak "nyambung".

"PPP masuk dalam kategori partai yang harap-harap cemas tidak lolos PT (parliamentary treshold). Harapan PPP mendekati Gusdurian tidak bisa dilepaskan dari motif untuk memenuhi elektoral pada Pileg 2014," ujar Dian di Jakarta, Jumat (16/1/2014).

Dian mengatakan, pendekatan ke kelompok Gusdurian juga semakin menegaskan kelompok pengagum Gus Dur sangat potensial. Namun, di sisi lain, hal tersebut menunjukkan tidak ada lagi tokoh yang dimiliki partai Islam sekuat ketokohan Gus Dur.

"Pendekatan kepada Gusdurian juga membenarkan tesis selama ini bahwa partai Islam tidak lagi memiliki tokoh sekaliber Gus Dur. Ini dibuktikan tidak ada satu pun tokoh Islam yang memiliki elektabilitas tinggi atau masuk empat besar," ujarnya.

Menurutnya, pada pemilihan legislatif ini, langkah partai Islam masih terseok. Pasalnya, salah satu petinggi partai Islam terjerat kasus korupsi.

"Partai lslam lainnya terimbas kasus tersebut. Apalagi, pemilih mengganggap kader partai Islam harus mempertontonkan perilaku baik, amanah, dan lain-lain," kata dia.

Seperti diketahui, PKB dan PPP "berebut" Gus Dur setelah PPP memutuskan mengadakan Haul Gus Dur beberapa hari lalu. PKB menganggap PPP hanya mendompleng kebesaran nama Gus Dur padahal ideologi PPP sama sekali tidak cocok dengan pemikiran Gus Dur yang pluralistis. Di sisi lain, PPP berhasil mendekatkan diri kepada keluarga Gusdur. Bahkan, dalam acara Haul Gus Dur yang dilakukan PPP tersebut, keluarga Gus Dur meminta agar PKB tidak lagi menggunakan atribut kampanye dengan foto Gus Dur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com