Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adhi Karya Akui Setor Uang ke Anggota DPR Terkait Proyek Gedung DPR

Kompas.com - 15/01/2014, 22:52 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Haryo Wibowo, pengacara petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mokhamad Noor, mengatakan bahwa kliennya turut ditanyai penyidik mengenai proyek pembangunan gedung DPR. Menurut Haryo, Adhi Karya pernah dimintai uang oleh pihak DPR agar perusahaannya dapat memenangi proyek itu.

"Ada, tadi pemeriksaan memang gedung DPR, masalah grand design. Memang kelihatan sekali di DPR itu Adhi Karya dimintai uang," kata Haryo seusai kliennya diperiksa terkait kasus dugaan korupsi Hambalang di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/1/2014).

Atas permintaan itu, Bagus akhirnya memberikan sejumlah uang kepada beberapa anggota DPR. Namun, Haryo mengaku lupa siapa saja anggota DPR yang menerima uang dari Adhi Karya. Pengeluaran uang itu diurus oleh Manajer Pemasaran PT Adhi Karya Arief Taufiqurahman.

"Ada beberapa nama, tapi saya lupa. Itu yang minta Arief itu. Yang terekam dalam bon sementara. Konstruksi permintaan uang dari Arief itu karena Arief ini yang tahu medannya di lapangan, lalu memberikan laporan kepada Pak Bagus," terang Haryo.

Haryo mengatakan, uang itu kemudian diberikan Adhi Karya secara bertahap. Namun, ia juga mengaku lupa total uang yang diberikan.

"Lupa totalnya. Ya, lumayan banyak juga, sih," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie mengaku mengetahui bahwa memang ada dugaan suap dalam rencana proyek pembangunan gedung DPR senilai Rp 1,16 triliun itu. Hal ini dia ketahui setelah ada fraksi di DPR yang mengajukan protes karena hanya menerima sedikit uang dari proyek tersebut.

Marzuki mencium adanya permainan antara kontraktor dan anggota Dewan. Dia pun telah memanggil peserta tender pembangunan gedung, tak terkecuali PT Adhi Karya. Terkait dugaan suap tersebut, Marzuki pun pernah dipanggil oleh KPK pada akhir Oktober 2013.

Dalam pemeriksaan itu, Marzuki mengaku ditanya soal pengeluaran uang BUMN untuk proyek pembangunan gedung DPR. Uang ini ditengarai merupakan suap untuk para anggota Dewan.

Menurut Marzuki, KPK sudah memiliki daftar nama anggota DPR yang diduga menerima suap dari rencana proyek pembangunan gedung baru DPR. Proyek ini akhirnya kandas setelah dihujani kritik dan kecaman pada 2011.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com