Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei "Kompas", Hanya Tiga Partai Raup Suara di Atas 10 Persen

Kompas.com - 09/01/2014, 13:24 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga survei Kompas yang digelar selama 2012 hingga 2013 mendapatkan hanya tiga partai yang masih bertahan menjadi pilihan lebih dari 10 persen responden hingga akhir 2013. Selebihnya mengakhiri tahun tersebut dengan dukungan di bawah 10 persen dalam serial survei itu.

Ketiga partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Dari tiga partai itu, Partai Golkar saja yang masih konsisten bertambah dukungan bila pemilu digelar hari ini.

PDI-P mendapat dukungan 13,3 persen responden pada periode pertama survei yang hasilnya diumumkan pada Desember 2012. Capaian partai ini melejit pada periode kedua survei, dengan tambahan dukungan lebih dari 10 persen, mendapatkan dukungan 23,6 persen. Namun, pada survei ketiga, suaranya melorot menjadi 21,8 persen.

Partai Golkar memiliki dukungan yang lebih tinggi daripada PDI-P pada survei pertama, dengan 15,4 persen suara responden. Berbeda dengan PDI-P, tambahan dukungan untuk partai pada survei kedua tidaklah luar biasa, naik menjadi 16 persen. Namun, Golkar terus menambah dukungan, meski tetap tipis saja, menjadi 16,5 persen pada survei ketiga.

Adapun Partai Gerindra mengawali capaian dukungan dalam survei ini dari awalan "menengah". Partai besutan Prabowo Subianto ini hanya meraup dukungan 6,1 persen pada survei pertama. Namun, lonjakan didapat Gerindra pada survei kedua, dengan meraup 13,6 persen suara. Sayangnya, fenomena penurunan suara pun dialami Gerindra seperti halnya PDI-P pada survei ketiga, dengan dukungan yang turun menjadi 11,5 persen suara.

Sembilan partai politik lain yang juga menjadi peserta Pemilu 2014 masih berkutat dengan dukungan suara di bawah 10 persen atau bahkan terjun bebas dari posisi dukungan di atas 10 persen menjadi di bawah 10 persen.

Sebagian partai yang mengakhiri 2013 dengan dukungan responden di bawah 10 persen mencatatkan konsistensi peningkatan suara dalam tiga survei itu. Namun, sebagian yang lain masih berkutat dengan fluktuasi naik-turun di kisaran suara yang tak jauh berbeda.

Partai yang jatuh bebas dari hasil survei pertama di atas 10 persen menjadi di bawah 10 persen adalah Partai Demokrat. Survei pertama masih mendapatkan partai pemerintah ini mendapatkan dukungan 11,1 persen responden.

Demokrat masih mendapat dukungan di atas 10 persen pada survei kedua, tepatnya dengan dukungan 10,1 persen responden. Namun, suara untuk partai ini langsung terjun ke 7,2 persen pada survei ketiga, bahkan lebih rendah daripada hasil pemilu pertama yang diikutinya pada 2004. Keikutsertaan perdana Partai Demokrat di Pemilu 2004 meraup dukungan 7,45 persen suara dan kemudian mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden.

Survei "Kompas"

Rangkaian survei yang digelar harian Kompas menggunakan metode survei longitudinal, yakni meminta pendapat dari responden yang sama. Ketiga survei dilakukan secara tatap muka, dalam tiga periode waktu.

Survei periode pertama yang hasilnya dilansir pada Desember 2012 dilakukan pada rentang 26 November 2012 sampai 11 Desember 2012. Periode kedua, 30 Mei 2013 sampai 14 Juni 2013, dan diumumkan pada Juni 2013. Adapun periode ketiga terlaksana pada 27 November 2013 sampai 11 Desember 2013, diumumkan mulai Rabu (8/1/2014).

Melibatkan 1.380 sampai 1.400 responden dari 34 provinsi di Indonesia, survei menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen dan rentang kesalahan (margin of error) 2,6 persen dalam penarikan sampel acak sederhana.

Hasil survei selengkapnya dapat dibaca di harian Kompas edisi Kamis (9/1/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com