Ini Tugas Politik Luar Negeri Presiden Selanjutnya

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti senior Departemen Politik dan Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS), Shafiah Fifi Muhibat, mengatakan, masih banyak permasalahan politik luar negeri yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Atas dasar itu, pemimpin selanjutnya diharapkan mampu memperbaiki hubungan politik Indonesia dengan luar negeri.

Fifi menjelaskan, pemerintahan SBY-Boediono belum mampu membuat grand strategic dalam politik luar negeri. Konsekuensinya, Indonesia tak memiliki panduan untuk kepentingan yang akan diperjuangkan dalam politik luar negeri sehingga tak akan mampu menaikkan level Indonesia di kancah internasional.

"Yang disampaikan tentang kedaulatan dan kepentingan nasional, tapi belum bisa dijabarkan lebih jelas," kata Fifi di Kantor CSIS, Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Selanjutnya, hubungan bilateral Indonesia juga dianggapnya belum memiliki posisi yang tegas. Ditambah masih lemahnya perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri.

"Semakin tidak aware dengan politik luar negeri, dan Indonesia belum mampu memimpin Asia Tenggara," ujarnya.

Fifi mengimbau, pada masa pemerintahan selanjutnya, posisi bilateral Indonesia harus lebih ditegaskan. Sejumlah permasalahan bilateral juga harus diselesaikan lebih tegas tanpa harus memunculkan isu-isu permusuhan dan sengketa dengan luar negeri.

"Indonesia juga harus lebih agresif di Asia Tenggara untuk kesiapan komunitas ASEAN di 2015 dan memberikan perlindungan lebih baik bagi WNI di luar negeri dengan pendekatan yang lebih kompleks dan tidak hanya melibatkan diplomat," pungkasnya.