Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, Presiden Luncurkan BPJS

Kompas.com - 31/12/2013, 08:45 WIB
Icha Rastika

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Istana Bogor, Selasa (31/12/2013).

BPJS merupakan implementasi dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) yang mulai diberlakukan 1 Januari 2014. “Besok (hari ini), tanggal 31 Desember, dengan resmi saya akan meluncurkan kebijakan dan program besar ini,” kata Presiden seusai memimpin rapat kabinet terbatas persiapan terakhir BPJS di Istana Bogor, Senin (30/12/2013).

Terhitung sejak 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan mulai beroperasi untuk menyelenggarakan JKN. BPJS Kesehatan merupakan implementasi SJSN, yakni tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial yang bertujuan menjamin seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak.

Keberadaan SJSN diharapkan akan melindungi masyarakat dari risiko ekonomi ketika sakit, mengalami kecelakaan kerja, pada hari tua dan pensiun, serta kematian. "Program jaminan sosial ini juga dijamin Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang HAM dan ditegaskan dalam konvensi ILO,” dalam siaran pers yang dirilis, Selasa.

Klaim kesiapan

Presiden, Senin, mengatakan program BPJS Kesehatan ini sudah siap dilaksanakan. Pemerintah sudah menyiapkan fasilitas dan mekanisme penyelenggaraannya.

Ada 12 peraturan pemerintah dan lima peraturan presiden disiapkan untuk penerapan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Presiden mengatakan pula anggaran Rp 19,93 triliun untuk BPJS juga sudah teralokasi di APBN 2014.

Dengan alokasi anggaran tersebut, BPJS akan memberi jaminan untuk 86,4 juta warga yang tergolong sangat miskin, miskin, dan rentan miskin, yang menjadi prioritas dari penerapan BPJS Kesehatan ini.

Ke depan, ujar Presiden, jaminan kesehatan nasional akan memberikan perlindungan kepada semua warga negara Indonesia. Penerapannya akan dilakukan secara bertahap.

Saat ini 121 orang terdaftar menjadi peserta BPJS. Rinciannya, menurut Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Agung Laksono , 86,4 juta pemegang kartu jaminan kesehatan masyarakat, pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri, serta peserta Jamsostek.

Selain BPJS kesehatan, Pemerintah membentuk pula BPJS Ketenagakerjaan. Badan yang merupakan transformasi dari PT Jamsostek ini baru akan mulai beroperasi pada 1 Juli 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com