Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Akhir Tahun, MA Sisakan 6.711 Perkara

Kompas.com - 30/12/2013, 17:01 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Seperti tahun-tahun sebelumnya, jelang tutup tahun 2013, Mahkamah Agung (MA) menyisakan perkara untuk diselesaikan tahun berikutnya. Kali ini, MA menyisakan hingga 6.711 perkara yang menjadi beban pada 2014 mendatang.

"Masih ada sekitar 6.711 perkara yang tersisa pada 2013," ujar Ketua MA Hatta Ali dalam paparan media di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2013).

Menurutnya, angka itu setara dengan 30,1 persen dari 22.293 perkara yang masuk ke MA sepanjang 2013 ini. Hatta mengatakan, MA telah memutuskan 15.582 perkara.

"Penanganan perkara sebanyak itu adalah yang pertama kali sejak ada MA. Dengan kondisi hakim agung sekitar 50 orang, bisa memutuskan perkara hingga lebih dari 15.000," kata Hatta.

Hatta mengklaim, jumlah dan prosentase penumpukan perkara pada 2013 itu menurun dibandingkan pada 2012. Di tahun lalu, katanya, lembaganya menyisakan perkara hingga 47,91 persen atau setara dengan 10.112 perkara dari 21.107 perkara yang masuk.

Ia menuturkan, peningkatan jumlah perkara yang dapat ditanganinya itu disebabkan beberapa terobosan yang diterapkan pihaknya. Di antaranya, kata dia, sistem kamar. Ia menyebutkan, ada lima kamar perkara di MA, yaitu kamar pidana, perdata, agama, tata usaha negara, dan kamar militer. Dengan sistem tersebut, sebuah perkara hanya akan ditangani oleh hakim agung pada kamar yang bersangkutan.

"Kalau semua ditangani ahli, pasti cepat proses penyelesaiannya. Tapi kalau ditangani orang yang tidak paham di kamar lain," katanya.

Terobosan lain, katanya, penerbitan Surat Keputusan Nomor 119 Tahun 2013 tentang Penetapan Hari Musyawarh dan Ucapan pada MA. Dikatakan Hatta, berdasarkan SK itu, waktu dan proses sidang sudah harus ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah majelis menerima berkas perkara.

"Tiga bulan sejak majelis sidang menerima berkas, sudah ditentukan waktu sidang. Jadi, sekarang ini penyelesaian perkara, hanya beberapa bulan sudah selesai," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com