Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Ada Baiknya Jika Berkoalisi dengan PDI-P

Kompas.com - 29/12/2013, 19:28 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Divisi Pembinaan Organisasi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengatakan, setelah pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), terbuka kemungkinan partainya berkoalisi dengan PDI-Perjuangan dalam pemilihan umum 2014 nanti. Jokowi kini digadang-gadang sebagai capres dari PDI-P.

“Saya setuju dengan penilaian itu, bahwa untuk jangka ke depan, ada baiknya koalisi antara Partai Demokrat dan PDI-Perjuangan,” kata Khatibul dalam siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (29/12/2013).

Ia menyebutkan, koalisi antara Demokrat dengan PDI-P bisa membuat pemerintahan ke depan lebih baik. “Demokrat yang sudah punya presiden selama dua periode dan PDI-P popularitasnya cukup baik sesuai hasil survei sehingga koalisi dua partai ini bisa membuat pemerintahan ke depan jauh lebih baik dari sekarang,” ujar Khatibul.

Mengenai pertemuan Yudhoyono dengan Jokowi di Kantor Presiden, dua hari lalu, Khatibul mengakui ada nuansa berbeda dalam pertemuan tersebut. Hal ini, katanya, mengingat Jokowi tengah menjadi tokoh yang popular menurut sejumlah survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Oleh karena itulah, menurut Khatibul, terasa lumrah jika masyarakat menilai pertemuan keduanya spesial.

“Pertemuan itu terasa spesifik karena pada posisi spesifik juga. Yang kedua, Jokowi pada posisi sangat popular pada saat ini sebagai gubernur yang diinginkan menjadi presiden oleh banyak masyarakat yang saya lihat di daerah dan di Jakarta juga. Yang ketiga Jokowi menjadi magnitude dalam konteks seorang pemimpin kepala daerah yang dianggap sebagai pekerja serius untuk rakyatnya. Nah karena itulah ketika ketemu presiden jadi semacam spesial," tuturnya.

Meskipun demikian, Khatibul menegaskan bahwa inti pertemuan antara Yudhoyono dengan Jokowi tersebut adalah bagian dari koordinasi struktural antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, katanya, gubernur wajib berkoordinasi dengan presiden. Gubernur, lanjutnya, merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. “Jadi hal yang sudah lazim saya kira presiden memanggil bertemu dengan para gubernur,” ucap Khatibul.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa pertemuannya dengan Presiden membahas sejumlah hal, di antaranya penanganan banjir, dan kemacetan Kota Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung hampir satu jam itu, menurut Jokowi, juga dibahas persiapan pelaksanaan pemilu 2014. Jokowi selaku gubernur DKI Jakarta diminta Presiden untuk ikut mengamankan pelaksanaan pemilu dan memantau proses pemilu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com