Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalau Ical Mau Menang, Jokowi Jangan Maju

Kompas.com - 22/12/2013, 14:55 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda mengatakan, peluang Ketua Umum Golkar Aburizal "Ical" Bakrie memenangkan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 terbuka lebar. Dengan catatan, PDI Perjuangan tak mengusung Joko Widodo sebagai calon presidennya.

Hal itu ia lontarkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan Pol-Tracking baru-baru ini pada elektabilitas ketua partai politik jelang Pilpres 2014. Dari sederet nama ketua partai politik, Ical mampu menduduki posisi teratas survei tersebut.

"Kalau pak ARB (Ical) mau menang, Jokowi jangan maju," kata Hanta, di Jakarta, Minggu (22/12/2013).

Berdasarkan hasil survei, elektabilitas Ical mencapai 17,04 persen. Di bawahnya ada nama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan 15,75 persen, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan elektabilitas 11,21 persen, dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dengan elektabilitas sebesar 10,12 persen.

Sementara elektabilitas ketua partai politik lainnya hanya berada di bawah 5 persen. Hasil survei tersebut khusus untuk mengukur elektabilitas ketua partai politik. Hasilnya sangat berbeda dengan survei serupa di mana jawaban responden keluar secara spontan (top of mind).

Dari survei spontan itu, politisi PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) berada di posisi teratas. Gubernur DKI Jakarta tersebut dipilih oleh 37,46 persen responden, jauh mengungguli Prabowo Subianto dan Ical yang sama-sama hanya mendapatkan dukungan dari 11 persen responden.

"Elektabilitas ini adalah angka top of mind, responden memilih berdasarkan apa yang ada dalam pikirannya (spontan)," ujar Hanta.

Lainnya, elektabilitas tokoh seperti Jusuf Kalla hanya sebesar 6,12 responden, dan Wiranto 5,78 persen. Sementara, sosok sekaliber Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Hatta Rajasa, Surya Paloh, dan Dahlan Iskan hanya memiliki elektabilitas di bawah 5 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com