Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Integritas Pelayanan Publik Kemenparekraf Paling Rendah!

Kompas.com - 16/12/2013, 22:14 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi instansi pusat dengan nilai indeks integritas pelayanan publik terendah dibandingkan dengan 19 instansi pusat lain yang masuk dalam Survei Integritas Sektor Publik 2013 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Survei ini dilakukan terhadap 85 instansi yang terdiri atas 20 instansi pusat, 5 instansi vertikal dan 60 instansi pemerintah daerah dalam kurun waktu Mei hingga September 2013.

“Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu (pelayanan publiknya yang kurang baik) dalam hal pembuatan izin film dan iklan," kata Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Roni Dwi Susanto di kantor KPK, Senin (16/12/2013).

Menurut hasil survei tersebut, nilai indeks integritas Kemenparekraf hanya 6,88 sementara nilai rata-rata integritas instansi pusat lainnya adalah 7,3.

Roni mengungkapkan, survei itu mengukur dua variabel, yakni pengalaman integritas dan potensial integritas. Adapun variabel pengalaman integritas terdiri dari dua indikator, yaitu pengalaman korupsi, dan cara pandang tehadap korupsi. Kemudian variabel potensial integritas diukur dengan indikator lingkungan kerja, sistem administrasi, pelaku individu, dan pencegahan korupsi. Roni menambahkan, survei tahun ini juga mengukur layanan pengadaan barang dan jasa.

“Proses pengadaan barang dan jasa tahun ini dilakukan. Unit layanan pengadaan elektronik. Kami menemukan perusahaan fiktif dengan alamat fiktif, ke depannya akan melakukan kajian mendalam pada proses pengadaan barang dan jasa,” tuturnya.

Selain Kemenparekraf, instansi pusat yang dapat nilai integritas rendah adalah Kementerian Keuangan (7,38), Kementerian Perindustrian (7,32), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 7,31; Kementerian Luar Negeri 7,24 dan Kementerian Kehutanan 7,19.

Sementara instansi dengan indeks integritas tertinggi adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan 7,69; Kementerian Lingkungan Hidup 7,64; Rumah Sakit Fatmawati 7,58; Kementerian Kesehatan 7,41; dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7,40.

"Kementerian dan Lembaga Negara ini di tahun depan kami harapkan nilai integritasnya membaik," tambah Roni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com