Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar: Saya Harus Belajar dari Jokowi

Kompas.com - 16/12/2013, 13:46 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


DEPOK, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memuji kemampuan berpolitik rekan separtainya yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Ia mengakui dirinya masih harus belajar dari Jokowi tentang berpolitik.

"Mas Jokowi ini politiknya bagus. Dia punya manajemen berpolitik. Saya harus belajar dari dia," kata Ganjar saat ditemui di kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (16/12/2013).

Meskipun begitu, Ganjar mengatakan bahwa sebagai kader PDI-P, dirinya memiliki beberapa kemiripan dengan mantan wali kota Surakarta tersebut. Salah satu kemiripan tersebut, katanya, adalah dirinya sama-sama menjadi penggemar grup musik beraliran heavy metal asal Amerika Serikat, Metallica.

"Saya juga pernah tanya Mas Jokowi. Kenapa kurusnya saya juga tidak disama-samakan dengan Mas Jokowi ya. Saya kan juga kurus," tuturnya sambil tertawa.

Ganjar juga mengatakan, meski dirinya sekarang sudah menjadi gubernur, ia merasa hal tersebut tidak menjadikannya sebagai pejabat yang jauh dari rakyat. Ia berpesan kepada rakyatnya untuk tidak terlalu memikirkan jabatan dirinya sebagai gubernur.

"Sudah jangan anggap saya gubernur, anggap saja saya lurah," ucap Ganjar.

Menurut Ganjar, ia selalu membuka pintu bagi rakyat Jawa Tengah untuk menemui dirinya kapan pun mereka membutuhkan. Sebagai "wong cilik", ia mengatakan dirinya harus berusaha memahami perasaan dan bahasa masyarakat kelas bawah demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com