Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Mengaku Diancam Setya Novanto

Kompas.com - 06/12/2013, 21:19 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mengaku diancam oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto yang juga bendahara umum Partai Golkar. Nazaruddin bahkan menyebut Setya berniat membunuhnya jika dia membuka kasus proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

“Apa kelakuan saya di Sukamiskin, dia (Setya Novanto) tahu, dan kalau saya membuka lagi proyek e-KTP, saya mau dibunuh dia,” kata Nazaruddin di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/12/2013), seusai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia.

Nazaruddin mengatakan bahwa Setya juga mengancam saudaranya. “Yang pasti saya ini sekarang posisinya terancam,” ujarnya.

Menurut Nazaruddin, Setya mengetahui semua hal yang disampaikannya kepada penyidik KPK dalam pemeriksaan selama ini. Nazar juga menyebut Setya dilindungi pihak tertentu yang bisa menahan agar proyek e-KTP ini tidak diusut KPK lebih jauh.

“Makanya e-KTP ini luar biasa kekuasaannya yang menahannya padahal ini proyek mark up uang negaranya Rp 2,5 triliun, ini harus dibuka,” ucap Nazaruddin.

Sebelumnya, Nazaruddin menyampaikan bahwa dia meminta perlindungan KPK serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban karena merasa terancam. Keinginannya mendapatkan perlindungan untuk dirinya dan keluarga disampaikan kepada wartawan seusai menjalani pemeriksaan di KPK, Jumat (15/11/2013).

Nazaruddin kerap menyebut Setya terlibat proyek e-KTP. Menurutnya, Setya dan Anas Urbaningrum adalah aktor utama dalam penyelewengan proyek tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com