Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diduga Berkelahi, M Natsir-Irgan Terancam Dipanggil BK

Kompas.com - 05/12/2013, 21:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat mempertimbangkan untuk memanggil Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Irgan Chairul Mahfidz dan kakak dari Muhammad Nazaruddin, M Nasir, yang juga anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat. Kedua politisi itu dikabarkan terlibat dalam perkelahian.

Anggota BK dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Alimin Abdullah, mengatakan, BK bisa saja memanggil Irgan dan Nasir karena sudah menjadi pemberitaan. "Kalau sudah menjadi berita, dan kami sudah mendengar, bisa kami panggil," ucap Alimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/12/2013).

Alimin mengatakan, pemanggilan terhadap Nasir dan Irgan akan menunggu keputusan rapat BK pekan depan. Saat ini, kata Alimin, BK mencatat seluruh pemberitaan yang ada. Nantinya, pemberitaan itu akan disaring untuk memperoleh aspek kebenarannya.

"Setelah diyakini itu memang ada, baru nanti BK yang memanggil. Nanti akan dipanggil saksi dan yang bersangkutan. Kami hanya meneliti dari aspek etikanya saja," kata Alimin.

Sebelumnya, Irgan dan Nasir dikabarkan terlibat perkelahian di ruang pimpinan Komisi IX pada Senin (2/12/2013) lalu. Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning yang ada di lokasi itu mengatakan, keduanya saling bentak, dan sempat terjadi aksi tarik-menarik.

Menanggapi informasi itu, Irgan membantahnya. Ia menegaskan, informasi tentang keributan itu tidak benar dan berbeda dengan kondisi yang terjadi. Irgan menjelaskan, ia dan M Nasir terlibat suatu perbincangan di ruang pimpinan Komisi IX DPR. Menurut Irgan, ada pihak yang salah tafsir karena perbincangannya dengan Nasir menggunakan suara yang tinggi. Irgan dan Nasir sama-sama berasal dari Sumatera Utara.

"Tidak ada insiden, tidak ada masalah, tidak ada sebab apa-apa juga. Tidak ada kontak fisik, informasi itu salah," ujarnya.

Meski demikian, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar tak akan tinggal diam dan menelusuri informasi tersebut. Bila diperlukan, menurut Hasrul, pihaknya akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Sementara itu, Fraksi Demokrat belum menentukan sikap terkait kabar keributan salah satu anggota fraksinya. Nasir sendiri belum berhasil dikonfirmasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Nasional
Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Nasional
Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Nasional
KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com