Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Akui Kritik JK soal Tak Demokratis

Kompas.com - 03/12/2013, 13:50 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar Nudirman Munir sependapat dengan kritik yang disampaikan mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. Kalla menilai, Golkar tak demokratis. Namun, menurut Nudirman, partainya tidak demokratis dalam hal penetapan calon anggota legislatif.

"Soal pencalonan ARB (Aburizal Bakrie) sangat demokratis, tapi kalau soal caleg, memang masih ada teriakan-teriakan karena ada hal-hal yang tidak sesuai aturan," ujar Nudirman di Kompleks Parlemen, Selasa (3/12/2013).

Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan, ada beberapa caleg yang nomor urutnya diubah dan ada caleg yang baru masuk mendapat nomor urut teratas. Namun, karena sudah ditetapkan, itu tak bisa diubah lagi. Oleh karena itu, ia mengatakan, kritik Kalla adalah hal yang wajar. 

"Beberapa kader belum matang sebagai calon pemimpin masa depan. Kalau ARB sudah matang, tapi yang enggak matang ini pengurus di luar fraksi yang akhirnya menimbulkan friksi," kata Nudirman.

Kalla kritik Golkar

Sebelumnya, JK menyindir partainya saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem, di Jakarta, Senin (2/12/2013). Dia menilai, Partai Golkar saat ini sudah tidak demokratis lagi. Hal tersebut disampaikan Kalla kepada Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasdem Ferry Mursyidan Baldan, yang juga mantan politisi Golkar.

"Saya rasa partai ini beda dengan partai kita dulu ya, Pak Feri. Partai kita sekarang sudah tidak bebas bicara," kata Kalla di depan ribuan kader Partai Nasdem.

Kalla menilai, kader Partai Nasdem beruntung karena atmosfer demokrasi masih bisa mereka rasakan. Hal tersebut, lanjut Kalla, harus dimanfaatkan oleh mereka untuk unjuk gigi semaksimal mungkin.

"Di sini kader seluruh Indonesia bisa berbicara. Berbeda dengan partai kita dulu, tidak sedemokratis daripada Nasdem ini," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com