Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fenomena Jokowi, Oligarki Parpol Harus Dipecahkan

Kompas.com - 01/12/2013, 17:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte menilai, fenomena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi yang selalu memenangi berbagai survei calon presiden merupakan fenomena retaknya oligarki partai politik. Hal tersebut disampaikan Philips saat merilis hasil survei CSIS yang menunjukkan elektabilitas Jokowi menang telak dengan angka 34,7 persen.

"Survei ini menunjukkan telah retaknya oligarki partai-partai politik yang selama ini mereka anut," kata Philips di Jakarta, Minggu (1/12/2013).

Philips mengatakan, Jokowi bukanlah bagian dari oligarki politik PDI Perjuangan. Jokowi tak punya posisi ataupun jabatan penting di dalam oligarki PDI-P.

"Jokowi bukan pemilik, bukan ketua umum, juga bukan bendahara umum. Jokowi bukan siapa-siapa di PDI-P," kata Philips.

Namun, dengan posisinya yang tidak strategis tersebut, kata dia, Jokowi berhasil menggebrak menjadi capres yang diidolakan masyarakat. Jokowi selalu memenangi survei capres melawan tokoh-tokoh yang memiliki jabatan penting di parpol, mulai dari ketua umum hingga pemilik partai.

"Jokowi bisa mengalahkan tokoh yang berada di pusat oligarki partainya seperti Prabowo (pendiri, Ketua Dewan Pembina Gerindra), Megawati (Ketum PDIP), Wiranto (pendiri, Ketum Hanura)," ujar dia.

Oleh karena itu, lanjut Philips, sangat egois dan tak adil, jika Jokowi yang sudah diinginkan rakyat, namun tidak dicapreskan oleh PDI-P. Menurutnya, terdapat sistem yang salah apabila masyarakat bisa memilih secara bebas dan demokratis dalam pemilu, namun parpol hanya berkutat dalam sistem oligarki ketika memilih capres.

Selain Jokowi, menurutnya, tanda-tanda retaknya oligarki elit partai juga terlihat dalam Konvensi Capres Partai Demokrat. Konvensi tersebut, walaupun sedikit, namun telah memberi ruang bagi kemunculan tokoh di luar elit Demokrat.

Philips berharap, kedepan keretakan oligarki politik harus terus didorong hingga benar-benar pecah. Dengan begitu, parpol tidak lagi hanya terpaku dengan tokoh elit yang ada dalam oligarki mereka. Elit parpol bakal mencari tokoh-tokoh alternatif yang didukung oleh arus bawah seperti Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com