Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capres Internal PKS Bisa Jadi Cawapres

Kompas.com - 30/11/2013, 20:37 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan, calon presiden internal yang terpilih dari pemilihan raya (pemira) memiliki kemungkinan calon wakil presiden dalam pemilu presiden (pilpres) 2014. Jazuli mengatakan, partainya akan mengambil setelah pemilu legislatif (pileg).

"Kalau (capres) internal itu pilihannya dua. Kalau enggak capres ya cawapres," ujar Jazuli di Jakarta, Sabtu (30/11/2013).

Jazuli mengatakan, saat ini fokusnya sedang mencari capres partai internal PKS. Apabila perolehan suara PKS tidak mencapai ambang batas presiden (presidential treshold), PKS siap berkoalisi dengan partai lain. Dengan kata lain, ia mengatakan, hasil pileg akan menjadi penentu bagi langkah partai selanjutnya.

Kendati demikian, Jazuli mengatakan, partainya masih berharap Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi (judicial review) Undang-Undang Pilpres. Apabila terkabul, katanya, maka semua partai politik yang lolos ambang batas parlemen (parliamentary treshold) bisa mencalonkan capres dari partainya sendiri. "Kemungkinan PKS akan tetap mencalonkan (capres sendiri) jika itu dikabulkan," kata Jazuli.

Seperti diberitakan, pemira mulai digelar Sabtu ini pada pukul 08.00 sampai 16.00 WIB, melalui tempat pemungutan suara yang tersebar di kantor-kantor PKS. Seluruh kader PKS yang memiliki kartu anggota dapat turut memberikan suara.

Hasil dari pemira akan mendapatkan lima nama dari 22 kandidat untuk dibawa ke Majelis Syuro PKS. Majelis Syuro kemudian akan menggodok kelima nama dan memutuskan satu nama sebagai bakal calon yang akan diusunge pilpres 2014. Penentuan capres ini diperkirakan akan berlangsung pada pertengahan Desember 2013.

Selain Pemira, PKS juga membentuk tim untuk menelaah kandidat capres ataupun cawapres dari kalangan eksternal. Menurut Anggota Majelis Syuro PKS Refrizal, sejauh ini sudah ada beberapa kandidat capres dan partai politik yang mendekatkan diri ke PKS. Namun, dia enggan mengungkap identitas capres dan partai tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com