Terkait Pemeriksaan KPK, Surya Paloh Nilai Boediono Gagal Beri Teladan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menilai Wakil Presiden Boediono gagal memberi teladan yang baik pada masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal itu dikatakan Paloh menanggapi pemeriksaan Boediono yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Bank Century di kantor Wakil Presiden pada akhir pekan lalu.

Paloh menuturkan, seharusnya Boediono bersedia diperiksa di Gedung KPK seperti lazimnya pemeriksaan lainnya. Bila itu terjadi, Boediono akan menjadi teladan karena memposisikan diri yang sama dengan orang lainnya di hadapan hukum.

"(Boediono) Itu tidak beri keteladanan yang baik, hukum itu berlaku pada siapa saja, tidak terbatas, dan tidak berhenti itu pada wakil presiden atau presiden," kata Paloh, dalam seminar politik di Kampus FKUI, Salemba, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Menurut Paloh, sikap yang ditunjukkan Boediono akan memberi pelajaran negatif pada masyarakat. Bahkan lebih jauh, ia menuding Boediono tak ubahnya seperti pihak-pihak tertentu yang sengaja menunggangi kasus Century untuk kepentingan politik.

"Katakanlah itu suatu pendidikan yang tidak bagus pada masyarakat. Sama halnya dengan partai-partai politik yang masih di Senayan sana," pungkasnya.

Pada Sabtu (23/11/2013), tim KPK meminta keterangan Wakil Presiden Boediono dalam kasus Century di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Permintaan keterangan sengaja tidak dilakukan di Gedung KPK sebagaimana lazimnya karena alasan protokoler.

"Ini protokoler kenegaraan, sebelumnya harus ada sterilisasi dulu dan nanti sangat mengganggu," kata Boediono.

Secara terpisah, Ketua KPK Abraham Samad mengakui pihaknya sengaja memeriksa Boediono di kantor Wakil Presiden agar proses penuntasan kasus Century cepat terungkap. Abraham khawatir proses protokoler akan mengganggu dan menyita waktu lama saat pemeriksaan Boediono dilakukan di Gedung KPK.

Dalam kesempatan itu, tim KPK meminta sejumlah keterangan dari dirinya terutama mengenai pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century pada 2008. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kasus Bank Century Budi Mulya (mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia) selama lebih dari tujuh jam.

Boediono menyampaikan, sebenarnya dirinya tidak masalah jika harus datang ke KPK untuk menyampaikan keterangan. Hanya saja, karena ia wakil presiden, ada protokoler standar yang harus dilakukan di Gedung KPK. Protokoler itu dipandang akan merepotkan dan dapat mengganggu aktivitas di Gedung KPK.

Tentang kebijakan penyelamatan Bank Century, ia menuturkan, langkah tersebut merupakan tindakan mulia yang dilakukannya dengan ketulusan hati. Tujuannya hanya satu, menyelamatkan perekonomian Indonesia dari kemungkinan krisis sistemik yang diakibatkan oleh kebangkrutan Bank Century.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.