Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nurdin Halid: Suara Sumbang di Rapimnas Golkar Cuma Oknum

Kompas.com - 22/11/2013, 15:16 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Steering Committee Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) V Partai Golkar Nurdin Halid geram dengan adanya suara sumbang yang muncul dalam Rapimnas. Ia menegaskan, suara itu hanya berasal dari oknum yang menyatakan pendapat pribadinya, dan tidak dapat dianggap sebagai sikap resmi pengurus DPD.

"Bukan (suara) DPD II secara organisatoris, yang ada itu oknum. Tidak ada DPD II yang tidak taat asas. Kalau ada, suruh ketemu saya," kata Nurdin di lokasi Rapimnas Golkar, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (22/11/2013).

Nurdin menegaskan, DPD Golkar tingkat II tak memiliki hak suara di dalam Rapimnas. Menurutnya, sudah seharusnya semua pengurus DPD II taat asas dan mematuhi aturan dalam partai serta bersama-sama memenangkan Golkar dalam pemilihan umum tahun depan.

Mengenai Forum Komunikasi DPD II yang ditengarai mendukung pengusungan tokoh lain sebagai calon presiden dari Golkar, Nurdin juga membantahnya. Ia menegaskan, di dalam lingkungan Golkar tidak ada istilah organisasi forum komunikasi tersebut.

"Kita tidak pernah mengenal forum komunikasi DPD II, tidak ada itu. Siapa yang mendirikan? Itu oknum," tandasnya.

Sebelumnya, seseorang yang mengklaim dirinya sebagai Ketua Forum Silaturahmi DPD Partai Golkar Muntasir Hamid hadir ke lokasi Rapimnas V Partai Golkar. Ia bersikeras meminta diberi kesempatan untuk menyampaikan keluh kesah dan gagasan dari akar rumput. Menurut Muntasir, rendahnya elektabilitas Ical harus segera disikapi oleh Golkar. Salah satu caranya adalah dengan menghadirkan calon presiden lain selain Ical.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com