Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Latihan Militer Bersama Australia, Tentara Indonesia Ditarik

Kompas.com - 20/11/2013, 17:21 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com  Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, latihan militer tentara Indonesia dengan Australia dipercepat menyusul keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para tentara Indonesia diminta kembali ke Tanah Air.

"Dengan sendirinya dipercepat latihan itu untuk segera kembali," kata Djoko di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/11/2013), ketika ditanya soal latihan militer bersama di Darwin, Australia.

Sebelumnya, Presiden SBY memutuskan bahwa beberapa kerja sama antara Indonesia dan Australia dihentikan sementara sampai ada penjelasan resmi dari Australia terkait penyadapan terhadap dirinya dan sejumlah pejabat Indonesia. Salah satu kerja sama yang dihentikan sementara adalah latihan militer bersama.

Latihan militer bersama dengan Australia dimulai pada Selasa (19/11/2013). Sekitar 200 prajurit dari kedua negara ambil bagian dalam latihan bersandi Elang AusIndo itu. Delapan jet tempur jenis FA-18 Australia dan enam jet tempur F-16 Indonesia terbang di wilayah udara Australia selama latihan.

Di tempat yang sama, Nadjib Riphat, Dubes RI untuk Australia, mengaku belum tahu kapan akan kembali ke Australia. Hal itu, kata dia, tergantung dari respons resmi Pemerintah Australia. Presiden SBY akan mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbott malam ini untuk meminta penjelasan dan sikap resmi Australia.

Nadjib menambahkan, dirinya sudah menjelaskan secara umum bagaimana kondisi di Australia kepada Presiden. Dari penjelasan itu, ia diminta tetap di Indonesia.

Ketika ditanya bagaimana perkiraan dampak keputusan Pemerintah Indonesia jika dilihat dari sisi bisnis, ia menjawab, "Mungkin ada pengaruh. Tapi saya berharap itu tidak memengaruhi secara besar."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com