Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ical Akan Bayar 20 Kali Lebih Mahal Tanah Korban Lapindo

Kompas.com - 18/11/2013, 19:58 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) atau Ical akan membeli seluruh tanah yang terkena dampak dari semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Ical akan menuntaskan kewajibannya membayar seluruh lahan warga sebelum pemilu legislatif pada 2014 dilakukan.

Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya di Kompleks Parlemen, Senin (18/11/2013).

"Untuk kasus Lapindo, adalah bukan kasus di mana ARB lari dari tanggung jawab. Kalau mau disebut utang tinggal Rp 300 miliar ini akan diselesaikan ARB sebelum pilpres, bahkan bisa dilakukan sebelum pileg," ujar Tantowi.

Dia mengatakan, tanah para korban lumpur Lapindo akan dibeli oleh Ical 20 kali lipat dari harga aslinya. Saat ini, kata Tantowi, Ical tengah mengumpulkan dana tersebut.

"Wajar dong sekarang ARB napas dulu karena buat ngumpulin uang untuk itu," ujar Tantowi.

Anggota Komisi I DPR ini mempertanyakan media massa yang selalu menyudutkan Ical dengan perkara lumpur Lapindo. Menurutnya, Lapindo tidak dimiliki oleh Ical seorang, tetapi hanya Ical yang disudutkan.

"Ical bertanggung jawab. Ke mana tanggung jawab pemilik Lapindo yang lain?" tuturnya.

Persoalan lumpur Lapindo kerap menjadi ganjalan pencalonan Ical sebagai presiden. Survei terakhir yang dilakukan Lembaga Klimatologi Politik (LKP) pada tanggal 1-10 November 2013 menunjukkan masyarakat masih terkenang kasus Lapindo saat mengingat sosok Ical.

Hasil survei itu menunjukkan, sebanyak 34,9 persen responden mengasosiasikan nama Ical dengan kasus Lapindo. Sementara itu, 25,7 persen responden mengasosiasikan Ical sebagai calon presiden, 19,9 persen sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dan 19,5 persen sebagai pengusaha.

Popularitas Ical sebagai capres disalip oleh Ketua Umum Partai Hanura Wiranto yang dikenal publik sebagai calon presiden, yakni sebesar 34,3 persen.

Nama-nama lainnya yang kerap muncul sebagai capres, seperti Prabowo Subianto dan Jokowi, tidak dilibatkan dalam survei dengan alasan keduanya bukan ketua umum partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com