Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: Umur Hakim MK Semestinya Minimal 60 Tahun

Kompas.com - 18/11/2013, 13:02 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sidarto Danusubroto mengatakan, idealnya hakim konstitusi minimal berusia 60 tahun. Dalam usia tersebut, orang dianggap selesai dengan dirinya atau tidak lagi memikirkan materi maupun jabatan.

"Dengan usia minimal 60 tahun itu, hakim bisa independen, tidak mudah terpengaruh," ujar Sidarto saat memberi sambutan dalam dialog "Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga" di Jakarta, Senin (18/11/2013).

Sidarto mencontohkan dirinya yang sudah menginjak usia kepala tujuh. Menurutnya, dia terpilih sebagai Ketua MPR karena dianggap oleh anggota lain sudah memasuki usia uzur. Tidak ada lagi ambisi materi maupun harta yang ingin dikejar.

"Mereka juga mungkin milih saya karena takut nanti saya kena serangan jantung kalau tidak terpilih," seloroh Sidarto disambut tawa penonton.

Tanpa menyebut negara, ia lalu mencontohkan hakim konstitusi di negara lain. Menurutnya, ada tiga hakim konstitusi yang merupakan mantan presiden. Usia mereka pun sudah melewati 60 tahun. Dengan usia yang sudah senja dan pernah menjabat dalam posisi tertinggi di negaranya, mereka bisa bekerja dengan independen dan bebas dari kepentingan.

Meski demikian, ia mengakui umur 60 tahun ke atas tetap tidak menjamin seseorang akan independen. Bagaimanapun, integritas seseorang kembali kepada masing-masing.

"Yang muda juga banyak yang berintegritas, yang sudah tua banyak juga yang masih belum puas dengan hidupnya. Tapi setidaknya batas minimal (umur 60) itu bisa meminimalkan," pungkas politisi senior PDI Perjuangan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com