Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sulitnya Bedakan Ruhut sebagai Pelawak atau Wakil Rakyat...

Kompas.com - 15/11/2013, 18:05 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia  Iwan Nur Iswan mengkritik gaya komunikasi politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Menurut Iwan, Ruhut lebih sering tampil sebagai pelawak meski dalam forum-forum resmi yang mengharuskannya tampil sebagai wakil rakyat.

"Wajar kalau Ruhut ditolak sebagai Ketua Komisi III," kata Iwan dalam sebuah diskusi politik di kantor Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (15/
11/2013).

Iwan menegaskan, sebagai anggota Komisi III DPR,  Ruhut seharusnya sadar akan posisinya yang mewakili rakyat. Ia juga harus pandai menempatkan diri saat hadir di depan publik.

Iwan pun mencontohkan bagaimana seorang pelawak di Amerika Serikat, Al Franken, yang menjadi senator di negara bagian Minnesota. Franken dinilai pandai menempatkan dirinya. Al Franken, kata Iwan, tidak terlalu sering mengeluarkan pernyataan yang sifatnya remeh-temeh.
Meski suka menghibur, tetapi hal itu dilakukannya hanya sesekali.

Hal tersebut dianggap Iwan berbanding jauh dengan Ruhut yang lebih sering melawak pada saat dirinya sedang bertindak sebagai wakil rakyat. "Seharusnya menyadari posisi dan punya kualitas dalam mengeluarkan statement. Sulit membedakan apakah Ruhut sedang melawak atau serius," ujarnya.

Seperti diketahui, Ruhut Sitompul begitu populer dengan pembawaan dan gaya bicaranya yang keras dan ceplas-ceplos. Untuk hal-hal tertentu, bahkan ia berani mengeluarkan serangan terbuka untuk pihak yang kontra pada Ketua Umum sekaligus Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Kini, Ruhut duduk sebagai anggota Komisi III DPR.

Sebelum Pieter C Zulkifli ditetapkan sebagai ketua komisi tersebut, Ruhut telah lebih dulu sesumbar bahwa dirinya yang akan menggantikan Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi III DPR. Akan tetapi, keputusan Partai Demokrat menunjuk Ruhut sebagai Ketua Komisi III mendapat penolakan keras.

Akhirnya Ruhut mengundurkan diri, dan Pieter didapuk sebagai ketua komisi yang membidangi masalah hukum itu. Perilaku Ruhut ini juga mendapat kritik pedas dari internal Partai Demokrat.

Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat TB Silalahi mengaku prihatin dengan sikap yang kerap ditunjukkan oleh Ruhut Sitompul. Menurut TB Silalahi, sebagai politisi senior Partai Demokrat, Ruhut gagal memberikan contoh yang baik kepada kader internal dan masyarakat.

TB Silalahi menyarankan  Ruhut agar lebih mampu menguasai emosinya dan introspeksi diri. Ia khawatir lama-kelamaan sikap-sikap dari Ruhut ini akan semakin mengganggu citra Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com