Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ani Yudhoyono Puji Megawati, Ini Komentar Ruhut

Kompas.com - 14/11/2013, 21:51 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menganggap wajar pujian Ibu Negara Ani Yudhoyono terhadap mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Ruhut menduga pujian itu disampaikan Ny Ani ketika mencontohkan peran wanita yang membanggakan bangsa.

”Jadi di sini kenegarawanan Ibu Ani dalam menilai peran wanita itu, beliau bangga dan memberikan contoh ada perempuan seperti Ibu Megawati di Indonesia,” kata Ruhut di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/11/2013), seusai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi Hambalang.

Dia juga mengatakan bahwa di alam demokrasi, apalagi di dunia politik, tidak ada musuh yang abadi. Meskipun Ny Ani berasal dari partai yang berseberangan dengan Megawati, menurut dia, belum tentu keduanya tidak dapat bersekutu.

”Kami memang jujur saja, di alam demokrasi, apalagi ini politik, tidak ada musuh yang abadi. Jadi apa pun, last minute (menit-menit terakhir) bisa saja kejadian. Kemarin, aku jadi Ketua Komisi III, yang paling ngotot mendukung itu malah dari PDI-Perjuangan,” ujarnya.

Saat ditanya apakah pujian Ny Ani ini merupakan sinyal Demokrat berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pemilihan umum mendatang, Ruhut menjawab kemungkinan koalisi itu selalu ada.

”Kalau koalisi, ada kemungkinan, apa yang enggak mungkin terjadi?” ucapnya.

Sebelumnya Ani Yudhoyono dalam uraiannya sebagai pembicara utama dalam Seminar Nasional Dharma Wanita Pusat, di Jakarta, Rabu (13/11/2013), antara lain menyebut presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, sebagai bukti kaum perempuan mampu berlaga dalam memperebutkan kursi kepresidenan.

”Tercatat pula dalam sejarah kita, presiden kelima RI, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang menjadi bukti nyata perempuan bisa bersaing di level kepemimpinan nasional,” ungkapnya yang disambut tepuk tangan peserta seminar.

Ny Ani menyebut nama Megawati ketika mengapresiasi perkembangan maju kiprah perempuan dalam politik, termasuk soal keterwakilan perempuan di parlemen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com