Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Loyalis Anas: 2.000 Persen Tidak Ada Bagi-bagi Uang di Kongres Demokrat

Kompas.com - 31/10/2013, 22:11 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Cilacap Tri Dianto mengaku diajukan pertanyaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Kongres Partai Demokrat pada 2010 di Bandung. Hal ini khususnya mengenai bagi-bagi uang (money politic) yang terjadi di perhelatan itu.

Menurut Tri, dia sudah menyampaikan kepada penyidik KPK bahwa tidak ada pembagian uang dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung. "Saya jamin bersih, 1.000, 2.000 persen, tidak ada itu kongres bagi-bagi duit. Kalau ada, mungkin transportasi Rp 1 juta, Rp 2 juta, itu wajar. Tidak ada kongres bagi-bagi duit seperti yang diberitakan," kata Tri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (31/10/2013) seusai diperiksa.

Tri diperiksa selama kurang lebih 10 jam sebagai saksi untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang.

Selain mengenai dugaan pembagian uang saat kongres, Tri mengaku diajukan beberapa pertanyaan mengenai perkenalannya dengan Anas, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin serta istri Nazar, Neneng Sri Wahyuni.

"Kemudian tentang kongres, semua sudah saya jawab, semuanya dengan jelas, sejujur-jujurnya, pertemuan Anas pertama di mana, kemudian pertemuan saya dengan Nazar di mana, kemudian kegiatan Nazar selama kongres maupun sesudah kongres, saya jelaskan semuanya," tutur Tri.

Pria yang dikenal sebagai loyalis Anas ini pun kembali meminta KPK untuk memeriksa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dalam kasus Hambalang. Menurut Tri, Yudhoyono selaku Dewan Pembina Partai Demokrat ketika itu merupakan penanggung jawab Kongres Partai Demokrat 2010 yang diselenggarakan di Bandung. Sementara Ibas, katanya, bertindak sebagai steering committee dalam kongres.

"Saya ingin KPK itu netral, semua calon di muka KPK itu sama, jangan dibeda-bedakan karena kalau saya melihat, yang dikejar-kejar ini hanya Anas, saksi-saksi Anas, yang lain tidak ada. Kalau ingin menyelesaikan masalah kongres, itu gampang, saya memberi saran penyidik dipanggil yang bersangkutan, otomatis semua saksi-saksi dipanggil, semua calon dipanggil, panitia itu dipanggil," ucapnya.

KPK memeriksa Tri karena dianggap tahu seputar dugaan gratifikasi yang diterima Anas. Lembaga antikorupsi itu tengah mendalami dugaan aliran dana korupsi untuk pemenangan Anas sebagai ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung. Tri juga mengatakan, kemungkinan dia akan diperiksa KPK lagi karena keterangannya masih diperlukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com