Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rudi Mengaku Buku Tabungan Putranya Ikut Disita KPK

Kompas.com - 30/10/2013, 17:04 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) nonaktif Rudi Rubiandini melalui pengacaranya, Rusdi A Bakar, mengatakan bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita buku tabungan milik putranya dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah di Jalan Haji Ramli, Tebet, Jakarta Selatan, dua hari lalu. Selain menyita buku tabungan putranya, kata Rusdi, tim penyidik KPK mengamankan surat keputusan mengenai jabatan Rudi sebagai kepala SKK Migas.

"Kemarin ada penggeledahan di Jalan Haji Ramli, itu yang disita SK (surat keputusan) dia sebagai kepala SKK Migas dan tabungan putranya. Jadi, rumahnya enggak disita," kata Rusdi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Dia juga mengatakan bahwa lahan yang disita penyidik KPK bukanlah milik Rudi, melainkan kepunyaan saudara Rudi yang bernama Heli. Lahan tersebut, menurut Rusdi, dibeli Heli dengan uang pinjaman dari Deviardi alias Ardi yang merupakan pelatih golf Rudi.

"Tanah yang disita itu milik saudaranya, namanya Heli. Heli beli tanah, pinjam duitnya Pak Ardi, rencana bayar Lebaran ini, tapi belum sempat dibayarkan karena Pak Ardi keburu ditangkap. AJB (akta jual beli) juga bukan atas nama Pak Rudi, tapi Pak Heli," ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi terkait kasus dugaan suap kegiatan hulu minyak dan gas yang menjerat Rudi. Selain rumah Rudi di kawasan Tebet, tim penyidik KPK menggeledah kediaman Rudi di Jalan Anatomi, Cigadung, Bandung, Jawa Barat. Selain itu, penyidik melakukan penggeledahan di Apartemen Lavende di Jalan Supomo, Tebet, Jakarta Selatan.

Diduga, unit apartemen ini milik salah seorang saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Rudi. Terkait penggeledahan di Bandung dan di apartemen ini, Rusdi mengatakan bahwa penyidik KPK tidak menyita apa pun dari rumah Rudi di Bandung.

Adapun Rudi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima suap dari komisaris PT Kernel Oil Private Limited (KOPL) Simon G Tanjaya. Uang suap yang nilainya sekitar 700.000 dollar AS itu diduga diberikan Simon kepada Rudi melalui Deviardi alias Ardi. Baik Simon maupun Ardi tak luput dari jeratan KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com