Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Demo Buruh, Para Pangdam Diminta Siaga

Kompas.com - 25/10/2013, 17:00 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Moeldoko menyatakan bahwa dirinya akan menyampaikan kepada para Panglima Kodam (Pangdam) di seluruh Indonesia untuk bersiaga. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi demo buruh yang akan berlangsung di berbagai daerah.

"Semua kekuatan yang ada di wilayah, saya sampaikan Pangdam supaya disiagakan," kata Moeldoko di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Jumat (25/10/2013).

Moeldoko mengatakan pihaknya akan fokus pada beberapa titik rawan kericuhan yang kemungkinan terjadi akibat demo buruh. Beberapa titik tersebut yaitu Jakarta (Pangdam Jaya), Medan (Pangdam I/Bukit Barisan), Semarang (Pangdam IV/Diponegoro), dan Makassar (Pangdam VII/Wirabuana).

Mantan Pangdam Siliwangi tersebut juga menegaskan pihaknya akan mengedepankan cara-cara persuasif apabila terjadi kericuhan. Ia pun meminta agar proses demonstrasi berjalan dengan tertib sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

"Kami akan berkoordinasi dengan Polri," ucapnya.

Seperti diwartakan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana mendatangkan 3 juta buruh dari 20 provinsi dan 150 kabupaten untuk melakukan demo menuntut kenaikan upah. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, demo tersebut juga akan diikuti oleh ratusan ribu perusahaan di 40 kawasan industri di seluruh Indonesia dan sekaligus akan menghentikan kegiatan produksinya, termasuk di pelabuhan pada 31 Oktober - 1 November 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com