Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerja Sama Pemda-FPI Bisa Jadi Bumerang untuk Pemerintah

Kompas.com - 25/10/2013, 10:12 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ide mengajak organisasi kemasyarakat (ormas) yang diketahui terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan seperti Front Pembela Islam (FPI) dikhawatirkan dapat menjadi bumerang yang merugikan pemerintah. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, mengatakan, kerja sama pemerintah daerah (pemda) dengan FPI dapat menimbulkan resistensi dan perlawanan dari masyarakat.

"Kalau lihat rekam jejak FPI dan pengalaman selama ini, harus disikapi secara kritis. Bukan hanya melihat siapa yang diajak kerja sama, tapi penting untuk membangun value yang sama antara pemerintah dengan ormas yang diajak kerja sama. Jangan justru kerja sama itu jadi bumerang bagi pemerintah," ujar Arie, saat dihubungi, Jumat (25/10/2013).

Pernyataannya itu menanggapi imbauan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kepada kepala-kepala daerah agar mengajak ormas seperti FPI untuk bekerja sama.

Ia mengatakan, sebelum mengajak FPI bekerja sama, pemda harus mengklarifikasi rekam jejak FPI komitmennya terhadap kepentingan publik.

"Itu bagian dari tanggung jawab bagi publik. Jangan sampai menuai resistensi, perlawanan, kecurigaan dan jadi tidak ada dukungan dari publik," lanjut Arie.

Di sisi lain, sebelum melibatkan diri dalam program pemerintahan, FPI harus memberikan klarifikasi kepada publik tentang sejumlah persoalan yang dikaitkan dengan organisasinya. Tanpa itu, katanya, kerja sama dengan FPI akan kontraproduktif.

"Harus diklarifikasi kekerasan yang terkait dengannya pada beberapa kasus. Sebelum ada kerja sama, ada rute yang harus ditempuh sebagai bentuk tanggung jawab," ujarnya.

Arie mengatakan, pernyataannya ini bukan berarti bentuk antipati terhadap organisasi pimpinan Rizieq Shihab itu. "Bukan anti-organisasi, tapi anti pada produksi kekerasan," kata dia.

Menurutnya, kerja sama antara pemda dengan sebuah ormas harus didasari kesamaan nilai antara dua pihak. Sebelum ada imbauan dari Gamawan, kata Arie, pemda di beberapa daerah sudah melakukan kerja sama dengan ormas. Kerja sama itu didasari oleh nilai yang terkait di antara keduanya. Adapun nilai sebuah ormas dipengaruhi oleh rekam jejaknya.

Gandeng FPI

Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama dengan FPI. Dalam pembangunan daerah, kata Gamawan, kepala daerah seharusnya tidak alergi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, FPI merupakan aset bangsa dan kerja sama bisa dilakukan untuk program-program yang baik.  

"Kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk hal-hal tertentu. Iya kan? Kerja sama untuk hal-hal yang baik," ujar Gamawan, dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaam Tahun 2013, di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2013).

Seharusnya, lanjut dia, kepala daerah bekerja sama dengan ormas berdasarkan sifat kekhususannya. Menurutnya, kerja sama dapat dilakukan dengan melibatkan ormas yang bersangkutan dalam program yang terkait dengan bidang kerja ormas. Namun, katanya, akibat ada dua atau tiga ormas yang berkinerja tidak baik, akhirnya citra ormas yang baik ikut rusak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com