Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disetujui, Anggaran 2014 KPU Rp 15,4 T

Kompas.com - 23/10/2013, 04:43 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi II DPR akhirnya menyetujui alokasi anggaran tahun 2014 yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Nilainya lebih dari Rp 15,4 triliun. Disetujui pula beberapa usulan KPU yang berimplikasi pada anggaran.

"Terhadap pagu anggaran KPU tahun 2014 sebesar Rp 15.410.408.218.000, Komisi II DPR menyetujuinya untuk ditetapkan sebagai alokasi anggaran KPU tahun 2014," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo, membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu, Selasa (22/10/2013) malam. Pengajuan anggaran ini sebelumnya sempat dua kali ditolak.

Selain itu, lanjut Arif, Komisi II DPR juga menyetujui usulan kebutuhan anggaran 2014 KPU untuk menutupi kekurangan pembayaran uang kehormatan ketua dan anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sebesar Rp 50 miliar. Arif mengatakan, anggaran tersebut dapat dipenuhi dengan alokasi ulang anggaran tahapan Pemilu 2014 ke anggaran rutin 2014 KPU.

DPR menyetujui pula permintaan KPU untuk program pengadaan kendaraan operasional, untuk KPU di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten kota. Alokasi anggaran untuk pengadaan kendaraan ini mencapai Rp 294,488 miliar.

Arif mengatakan, Komisi II DPR juga menyetujui usulan penambahan anggaran KPU sebesar Rp 1.275.583.013.000. Komisinya meminta Badan Anggaran Komisi II DPR untuk memperjuangkan tambahan tersebut. Bila disetujui, KPU akan mendapatkan alokasi anggaran Rp 16,6 triliun pada 2014.

Sekretaris Jendral KPU Arief Rahman Hakim memaparkan, anggaran Rp 15,4 miliar diklasifikasikan dalam tiga program. Pertama untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis KPU senilai Rp 4.477.977.368.000. Kedua untuk membiayai program peningkatan sarana dan sarana aparatur KPU. Ketiga, program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

Nasional
Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com