Pemerintah Targetkan 140 Juta Peserta BPJS Kesehatan di 2014

SUKABUMI, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan sebanyak 140 juta jiwa mendapatkan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di awal berlakunya BPJS pada Januari 2014. Diharapkan, seluruh rakyat Indonesia sudah mendapatkan jaminan serupa di 2019 .

Hal itu dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan sambutan dalam acara gerakan sadar Jaminan Kesehatan melalu BPJS Kesehatan di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa), Sukabumi, Jawa Barat, Senin (21/10/2013).

Dalam acara itu, seluruh pemimpin BUMN menandatangani komitmen bersama untuk menjadi pelopor dan penggerak implementasi BPJS Kesehatan. Komitmen itu akan diwujudkan dengan mengikutsertakan seluruh karyawan dan anggota keluarganya ke dalam program BPJS Kesehatan.

Presiden mengatakan, 140 juta jiwa yang akan ditanggung BPJS Kesehatan. Angka ini terdiri dari 86,4 juta jiwa dari kelompok miskin yang menjadi peserta Jamkesmas, 11 juta jiwa dari perserta Jamkesda, 16 juta jiwa dari peserta Askes, 7 juta jiwa dari peserta Jamsostek, dan 1,2 juta jiwa dari TNI/Polri.

"Ini kalau misalnya (dibanding) penduduk Singapura berapa kali lipatnya? Dengan penduduk Malaysia juga berapa kali lipatnya?" tanya Presiden.

Presiden menambahkan, sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan. Seluruh rakyat hingga di pelosok diharapkan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan memadai. Karena itu, kata dia, pemerintah terus memperbaiki pengelolaan jaminan kesehatan.

Presiden SBY meminta kepala negara selanjutnya untuk meneruskan program BPJS Kesehatan hingga mencapai target di 2019. "Tolong ingatkan Presiden yang akan datang, jangan lupa 1 Januari 2019 semua rakyat kita bisa mendapatkan bantuan dari jaminan kesehatan," kata Presiden

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, seluruh pemimpin BUMN sepakat untuk mendukung BPJS Kesehatan. Tanpa dukungan dari BUMN, kata Dahlan, di tahun pertama BPJS Kesehatan bisa mengalami kesulitan, terutama soal pembiayaan lantaran banyaknya peserta BPJS Kesehatan yang tergolong miskin.

Karena itu, tambah Dahlan, diperlukan gotong royong dalam implementasi BPJS Kesehatan. Diperkirakan, karyawan BUMN yang relatif kaya tidak mudah sakit, sehingga dana di BPJS bisa dipakai untuk membiayai kesehatan kalangan miskin.

"Prinsipnya, yang sehat bantu yang sakit, yang muda bantu yang tua, yang kaya bantu yang miskin," kata Dahlan.

Dahlan berharap BPJS Kesehatan bisa berjalan lancar di awal beroperasi. Jika berjalan lancar, kata dia, maka akan mempermudah upaya menarik perusahaan besar untuk bergabung BPJS Kesehatan. Mudah-mudahan tidak banyak kendala, kata Dahlan.