Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Pencapaian Pemerintah Kurang Disosialisasi

Kompas.com - 20/10/2013, 22:06 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai banyak pencapaian kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam empat tahun terakhir. Hanya, menurut Didi, pencapain itu kurang disosialisasikan ke rakyat.

Akibatnya, kata Didi, publik memberikan penilaian negatif terhadap kinerja pemerintah. Hal itu dikatakan Didi di Jakarta, Minggu (20/10/2013), menyikapi hasil survei Pol-Tracking Institute terkait evaluasi empat kinerja pemerintahan SBY-Boediono.

"Hasil survei ini menjadi evaluasi kami. Terlepas masyarakat kecewa kalau ada program tidak optimal, di satu sisi kita tidak boleh menafikan pencapain pemerintah. Beberapa tahun terakhir sosialisasi pencapaian pemerintah belum optimal. Saya turun ke masyarakat, banyak program yang dirasakan," kata Didi.

Sebelumnya, hasil survei Pol-Tracking Institute menunjukkan sebanyak 51,5 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono. Sebanyak 40,5 persen responden menyatakan puas dan delapan persen tidak tahu.

Didi mengatakan, banyak penyebab kurangnya sosialisasi pencapaian pemerintah. Salah satunya, saingan politik menguasai media massa. Meski mengaku tidak menyalahkan, Didi mengatakan, media massa lebih banyak memberitakan hal negatif.

Didi membanggakan proses penegakan hukum selama pemerintahan SBY. Di masa SBY, kata dia, banyak koruptor yang tertangkap meskipun berada di lingkar kekuasaan. Sebelumnya, tambah dia, sulit menjerat orang-orang yang berada di kekuasaan.

"Walaupun banyaknya kasus korupsi itu menjadi bahan serangan. Tapi justru ini memperlihatkan tidak ada yang kebal hukum. Kami buktikan beberapa tokoh di partai kami (yang terlibat korupsi) ternyata mereka terjangkau hukum," kata anggota Komisi III DPR itu.

Didi menambahkan, pencapaian lain seperti birokrasi yang tidak serumit masa lalu. Hanya, akibat otonomi daerah, di beberapa daerah birokrasi masih ada yang rumit. "Hal-hal baik itu tidak optimal disampaikan kepublik. Satu tahun kedepan kita pikirkan bagaimana sosialisasi agar pencapaian pemerintah bisa didengar masyarakat," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com