Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penolak Ruhut Ancam Permasalahkan Pieter sebagai Ketua Komisi III

Kompas.com - 08/10/2013, 15:50 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani, mengatakan, bakal mempermasalahkan penetapan politisi Partai Demokrat Pieter C Zulkifli Simabuea sebagai Ketua Komisi III. Hal itu ia lontarkan karena dirinya tak diberi tahu perihal jadwal penetapan Ketua Komisi III.

Yani menjelaskan, dirinya terkejut saat mengetahui penetapan Ketua Komisi III telah dilakukan. Di saat yang bersamaan, Yani tak hadir lantaran tengah berada di rumah sakit untuk pemeriksaan rutin kesehatannya. "Saya cek dulu mana undangannya? Diberikan ke siapa? Kalau tidak ada (undangannya) kita permasalahkan," kata Yani di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (8/10/2013).

Yani menegaskan, dirinya tak mempermasalahkan siapa pun yang menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR. Akan tetapi, semua mekanismenya harus sesuai peraturan yang ada karena ketua komisi ditentukan oleh anggotanya. "Tidak ada masalah, yang saya permasalahkan mekanismenya. Ini kan tidak terjadwal, tidak ada undangan ke fraksi," ujarnya.

Di lokasi yang sama, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa juga akan memperhatikan kinerja Pieter selama memimpin Komisi III. Bila kinerjanya dianggap buruk dan tidak mampu membawa perubahan, Desmond mengancam akan membuat mosi tidak percaya atas kepemimpinan Pieter.

"Kalau dia (Pieter) agak lamban, kita akan ajukan mosi tidak percaya. Ketua tidak lebih dari kita, cuma dia pengatur lalu lintas saja," tandasnya.

Seperti diketahui, Yani, dan Desmond merupakan anggota Komisi III yang menolak Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III menggantikan Gede Pasek Suardika. Derasnya penolakan akhirnya membuat Ruhut mundur dari pencalonan ketua Komisi III. Ruhut digantikan oleh Pieter C Zulkifli.

Selain Yani dan Desmond, sejumlah anggota Komisi III yang sebelumnya ikut menolak Ruhut juga tak hadir dalam rapat penetapan tersebut. Mereka adalah Bambang Soesatyo (Golkar) dan Syarifudin Sudding (Hanura). Keduanya mengaku tak hadir karena ada tugas di tempat lain saat penetapan Ketua Komisi III berlangsung.

Drama penetapan Ketua Komisi III DPR kini telah berakhir. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengetuk palu sebagai tanda resminya Pieter C Zulkifli Simabuae sebagai Ketua Komisi III DPR yang baru. Berbeda dengan rapat penetapan sebelumnya yang berlangsung alot dan dihujani interupsi, rapat kali ini hanya berlangsung tak lebih dari 10 menit. Seluruh anggota Komisi III yang hadir kompak menyatakan setuju Pieter menjadi pimpinan Komisi III.

Fraksi Partai Demokrat menunjuk Pieter C Zulkifli Simabuea sebagai Ketua Komisi III DPR. Surat penunjukan Pieter disampaikan Fraksi Demokrat kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Senin (7/10/2013) sore.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, Pieter memiliki kapasitas yang mumpuni. Pieter diyakini mampu memimpin Komisi III dan berkolaborasi dengan seluruh anggota komisi tersebut. Keputusan itu, lanjut Riefky, diambil berdasarkan hasil komunikasi intens antara Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf.

Saat ini, Nurhayati sedang berada di luar negeri. Surat penunjukan Pieter ditandatangani oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Ramadhan Pohan dan Riefky.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com