Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/10/2013, 14:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah batal menjadi Ketua Komisi III DPR, politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku justru mendapat tawaran jabatan yang lebih tinggi. Ruhut ditawari untuk menjadi Menteri Hukum dan HAM oleh Menhuk dan HAM saat ini, Amir Syamsuddin.

"Waktu rapat dengan pimpinan, aku terharu, Amir bilang, 'Adinda Ruhut mau enggak jadi pengganti aku'," cerita Ruhut di Kompleks Parlemen, Selasa (8/10/2013).

Ruhut menuturkan, Amir saat itu mengaku sudah berkonsultasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat. SBY, kata Ruhut, mengacungkan jempol bagi sikapnya yang mundur dari bursa calon ketua Komisi III DPR. Atas apresiasi dari sikap Ruhut itu, jabatan Menhuk dan HAM pun ditawarkan.

"Tapi, aku bilang enggak, aku hormati Abang (Amir). Dia (Amir) bilang, mungkin aku enggak mau jadi Menhuk dan HAM karena mau jadi ketua Komisi III DPR, sama sekali enggak. Kan aku sudah bilang, aku anggota saja kalian masih sayang sama aku," seloroh Ruhut.

Ruhut berkeyakinan, setelah mundur dari bursa calon ketua Komisi III DPR, akan ada suatu saat posisi yang terhormat baginya. Posisi itu diyakininya bukanlah Menhuk dan HAM. Lalu, apa jabatan bagi Ruhut itu?

"Aku sendiri juga enggak tahu, tapi aku berkeyakinan seperti itu," kata politisi yang juga aktor sinetron ini.

Seperti diberitakan, Ruhut mundur dari bursa calon ketua Komisi III DPR dalam rapat pleno Komisi III, Senin (7/10/2013). Ruhut mengaku alasannya mundur karena permintaan istri dan anak-anaknya yang mengeluhkan Ruhut jarang meluangkan waktu di rumah.

Posisi Ruhut akhirnya digantikan Pieter C Zulkifli. Pieter pun diterima secara musyawarah mufakat oleh anggota Komisi III DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com