JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla alias JK, diminta membantu menindaklanjuti perdamaian atau islah antar-pihak yang bertikai di Sampang, Madura, Jawa Timur. Dengan peran JK, semua pihak diharapkan dapat menerima islah.
Harapan itu disampaikan perwakilan warga Sampang, baik dari Syiah maupun Sunni, ketika bertemu JK di Kantor Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, Jumat (4/10/2013).
Mereka yang datang di antaranya Nur Tamam, Ketua Lembaga Persatuan Umat Islam (LPUI); dan kiai setempat, KH Syuaibi. Mereka datang didampingi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universalia (YLBHU).
Kepada JK, mereka menjelaskan proses islah yang dimediasi oleh LPUI. Menurut mereka, Tim Rekonsiliasi yang diketuai Rektor Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Abd A'la tidak banyak bergerak. Untuk itu, LPUI membantu merangkul kedua pihak untuk berdamai.
"Semua ingin perdamaian. Sekarang sudah tidak ada lagi permasalahan Sunni-Syiah. Kami warga sudah damai. Kami bersaudara, satu kampung, satu dusun," kata Nur Tamam.
Masalahnya, tambah Tamam, jajaran pemerintah, khususnya pemerintah daerah, malah mempermasalahkan perdamaian. Banyak alasan, salah satunya islah dianggap hanya rekayasa lantaran tidak melibatkan pemerintah. Selain tim A'la, kata dia, tidak ada yang menemui warga pascaperdamaian.
"Kepentingannya sudah kompleks, mulai dari tingkat bawah sampai atas. Ingin dapat tanahlah (warga Syiah yang mengungsi)," kata Nur Tamam.
JK mengapresiasi jika islah memang sudah terjadi. Meski demikian, Ketua Umum PMI itu ingin mempelajari dulu bagaimana situasi yang sebenarnya.
"Gubernur (Jawa Timur)-lah mestinya (yang menindaklanjuti). Nanti saya bicara dengan Pak Karwo (Soekarwo)," kata JK di akhir pertemuan.
Baca juga:
Pemerintah Tak Dilibatkan, Menag Ragukan Islah di Sampang
Dipertanyakan, Mengapa Menteri Agama Curigai Islah di Sampang?
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
