Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Lembaran Dollar AS dari Uang yang Disita di Kediaman Akil

Kompas.com - 03/10/2013, 12:29 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Uang sekitar Rp 2,5 -3 miliar yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tidak hanya berupa lembaran dollar Singapura. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, uang yang dibungkus dalam beberapa amplop kertas cokelat tersebut ada juga yang berupa lembaran dollar AS.

“Jadi yang dollar Singapura itu lebih dari 200.000, kemudian yang dollar Amerika itu lebih dari 20.000,” kata Johan, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (3/10/2013).

Uang tersebut diduga dibawa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Chairun Nisa bersama pengusaha bernama Cornelis yang mendatangi rumah Akil di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/10/2013) malam itu. Diduga, uang tersebut akan diberikan kepada Akil terkait pengurusan perkara sengketa pemilihan kepala daerah di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diikuti Hambit Bintih selaku calon bupati petahana.

Adapun, Hambit Bintih ditangkap KPK secara terpisah di sebuah hotel di Kawasan Jakarta Pusat bersama seorang bernama Dhani. Pemberian uang kepada Akil ini diduga yang pertama kalinya. Belum diketahui berapa total komitmen yang dijanjikan untuk Akil. KPK memantau pergerakan Akil sejak beberapa hari lalu.

Sebelumnya, KPK menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada rencana pemberian uang untuk Akil pada Senin (1/10/2013). Namun, pemberian uang itu bergeser waktunya menjadi Rabu malam.

Kini, Akil dan keempat orang yang tertangkap tangan tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Status hukum mereka akan ditentukan dalam waktu 1 x 24 jam. Sebagai tindaklanjut dari penangkapan tersebut, KPK menyegel ruangan kerja Akil di Gedung MK, Jakarta, dan rumah Akil.

“Langkah penyegelan atau memasang KPK Line, jadi bukan penggeledahan,” ujar Johan.

Dia melanjutkan, beberapa jam ke depan akan ada pengumuman resmi dari KPK mengenai status hukum kelima orang yang tertangkap tangan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com