Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Skenario, Partai Penguasa Minimal Juara Dua?

Kompas.com - 02/10/2013, 18:24 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan, ada sebuah skenario besar yang akan mengupayakan partai berkuasa mendulang hasil positif di Pemilihan Umum 2014.

Hal itu berdasarkan kajian pribadi dan informasi yang diterimanya dari intelijen. "Kami mendengar bocoran dari intelijen, ada skenario, parpol berkuasa seminimal-minimalnya akan dibuat jadi juara dua," kata Hasto, dalam sebuah diskusi politik di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2013).

Hasto menuturkan, informasi yang ia sampaikan akan dipertanggungjawabkan secara pribadi, bukan atas nama partainya. Ia menuntut intelijen membuktikan hal tersebut. Secara pribadi, informasi tersebut dianggapnya valid karena sesuai dengan realitas yang ada.

Contoh terbaru, ia menyinggung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Kerja sama Lemsaneg dengan KPU, kata Hasto, wajib dicurigai karena lembaga intelijen itu memiliki garis komando langsung kepada Presiden.

Kecurigaannya makin menjadi karena di saat yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang saat ini masih berkuasa. "Tentu kecurigaan publik semakin jadi. Semua harus tahu, pemerintah berkuasa takut kalah, takut putra mahkota yang telah disiapkan kalah," ujarnya.

Selanjutnya, Hasto juga menyinggung tayangan acara Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang disiarkan oleh TVRI. Menurutnya, ada penyalahgunaan kekuasaan di balik siaran tersebut yang menandakan praktik curang partai berkuasa telah sering dilakukan.

Tak sampai di situ, Hasto juga menyatakan bahwa ada dugaan Partai Demokrat telah melakukan kecurangan pada Pemilu 2009. Dugaan modus kecurangan yang digunakan adalah penggelembungan suara, penggunaan dana APBN, dan ketidaknetralan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2009.

Ketidaknetralan tampak jelas karena KPU tak memiliki data hasil penghitungan suara sampai tingkat TPS. Hasto menduga, semua data dihapus untuk menghilangkan jejak. Ia juga mengecam adanya komisioner KPU yang menjadi kader Partai Demokrat setelah partai tersebut memenangkan pemilu tahun sebelumnya.

"Pada 2009, rezim SBY memang melakukan itu (kecurangan), intelijen harusnya bisa membuktikan. Kerja sama Lemsaneg, penggelembungan DPT, kan semuanya bukan kebetulan, manipulasi semakin canggih," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Nasional
Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com