Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seharusnya, yang Jadi "Penyerang" Bukan Amien Rais

Kompas.com - 27/09/2013, 10:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto mengatakan, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais mempertaruhkan reputasinya dengan melontarkan pernyataan terkait Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sebagai tokoh sekaligus politisi senior yang memiliki jam terbang tinggi di dunia politik, menurutnya, Amien seharusnya berhitung jika ingin melakukan "serangan" terhadap lawan politiknya.  

"Namun, saya sayangkan seharusnya bukan dia (Amien Rais) yang berperan sebagai aktor penyerang itu. Amien sudah lebih dulu dikenal sebagai tokoh politik yang cukup disegani pascareformasi, sehingga terlalu rendah jika dia mengambil peran ini," ujar Gun Gun saat dihubungi Jumat (27/9/2013).

Apalagi, kata Gun Gun, argumentasi atas kritik yang disampaikan Amien kepada Jokowi terlalu kasar. Dalam sebuah kesempatan, ia pernah mempertanyakan nasionalisme Jokowi dan juga mengeluarkan pernyataan yang menyamakan Jokowi dengan mantan Presiden Filipina, Joseph Estrada.

KOMPAS IMAGES/ANDREAN KRISTIANTO Joko Widodo, saat kampanye calon Gubernur DKI Jakarta, mendatangi warga di Jalan Bandengan Selatan, Pekojan, Jakarta Barat, Jumat (24/8/2012).

"Ini terlalu kasar untuk tokoh sekelas Amien. Dia justru menurunkan sendiri reputasinya dengan melontarkan argumen-argumen tadi," imbuh Gun Gun.

Dalam pandangan Gun Gun, ada cara yang lebih elegan untuk melontarkan kritik terhadap Jokowi. Misalnya, mengkritisi kerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Ini blunder untuk Amien Rais. Ini bisa dikatakan titik nadir bagi popularitas Amien," ujarnya.

Kritik Amien Rais

Saat memberi kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/9/2013), Amien menyamakan Jokowi dengan mantan Presiden Filipina Joseph Estrada. Kesamaannya, menurut Amien, mereka dipilih karena populer. Menurutnya, Estrada terpilih sebagai presiden karena popularitasnya sebagai bintang film di Filipina. Namun, kata Amien, ia hanya bertahan beberapa bulan memimpin Filipina setelah digulingkan melalui kudeta dan digantikan oleh Gloria Macapagal Arroyo.

"Joseph Estrada setiap malam kerjanya hanya mabuk, dan dia dipilih hanya berdasarkan popularitasnya," ujar Amien.

Ia berharap Indonesia tidak memilih Jokowi sebagai presiden pada Pemilihan Presiden 2014 hanya karena popularitasnya.

"Jokowi memang tidak separah Joseph Estrada, tapi jangan memilih dia karena popularitasnya saja," kata Amien.

Amien mengungkapkan, saat dipimpin Jokowi, Solo merupakan salah satu kota termiskin di Jawa Tengah. Jokowi pernah menjadi Wali Kota Solo selama hampir dua periode, sebelum memutuskan bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2012.

"Daerahnya masih banyak yang kumuh, hanya Slamet Riyadi saja yang bagus. Tapi Jokowi malah dinobatkan sebagai wali kota nomor tiga terbaik di muka bumi, mungkin hanya karena popularitas," ujarnya.

Pernyataan "pedas" Amien Rais soal Jokowi bukan kali ini saja. Sebelumnya, ia mempertanyakan nasionalisme Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com