Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa Pun Ketua Komisi III, KPK Siap Bekerja Sama

Kompas.com - 26/09/2013, 16:04 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan, siapa pun yang terpilih sebagai ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai mitra, KPK akan siap bekerja sama. Busyro enggan menilai pantas atau tidak pantasnya politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul menjadi ketua Komisi III DPR.

“Saya tidak ada urgensinya (kepentingannya) mengatakan setuju atau tidak setuju (dengan Ruhut). Tapi siapa pun yang nanti terpilih sebagai Ketua Komisi II DPR, itu adalah mitra KPK dan kami siap bekerja sama. Jadi tidak akan menyebut nama dan mendukung nama,” kata Busyro di Jakarta, Kamis (26/9/2013), saat ditanyai pendapatnya mengenai Ruhut Sitompul yang diajukan sebagai ketua Komisi III DPR.

Pernyataan senada disampaikan Ketua KPK Abraham Samad saat ditemui di kantor Kementerian Hukum dan HAM pada Rabu (25/9/2013). Abraham mengatakan, sebagai lembaga negara, KPK akan mendukung siapa pun yang ditunjuk sebagai ketua Komisi III. Secara pribadi, Abraham menilai Ruhut sebagai politikus yang agak bersih.

Ruhut ditunjuk sebagai Ketua Komisi III DPR menggantikan politikus Partai Demokrat lainnya, I Gede Pasek. Penunjukan Ruhut ini menuai protes anggota Komisi III DPR dari fraksi selain Demokrat, di antaranya Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Ruhut dianggap kurang cakap untuk memimpin Komisi III yang salah satu tugas dan fungsinya adalah membidangi masalah hukum. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Syarifudin Sudding, bahkan mengancam untuk keluar dari Komisi III jika Ruhut tetap dilantik. Sementara anggota lain Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond Mahesa, lalu memperkirakan bahwa Komisi III bakal menjadi komisi badut jika dipimpin Ruhut.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso akhirnya memutuskan untuk menunda pelantikan Ruhut sebagai ketua Komisi III hingga minggu depan. Keputusan ini diambil setelah Priyo memimpin lobi fraksi di Komisi III karena rapat pleno tak dapat mencapai musyawarah mufakat. Priyo menyampaikan, selanjutnya ia memberi kesempatan kepada Fraksi Partai Demokrat untuk mengkaji ulang keputusan menunjuk Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III menggantikan Pasek.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com