Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Paling Banyak Dibicarakan di Media Sosial

Kompas.com - 24/09/2013, 20:13 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi menjadi tokoh yang paling banyak diberitakan di media online. Politisi PDI Perjuangan itu juga paling banyak dibicarakan di media sosial.

Hal itu merupakan hasil analisis media sosial calon presiden yang dilakukan PoliticaWave.com. Hasil survei itu dipaparkan oleh Direktur PoliticaWave Jose Rizal di Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Jose menjelaskan, pihaknya melakukan pemantauan pemberitaan di 330 situs media online dalam periode 1 Maret-31 Agustus 2013. Pemantauan itu dilakukan dengan our crawler system buatan lokal.

Hasilnya, jumlah berita tentang Jokowi mencapai 15.360 berita. Tiga media online yang paling banyak memberitakan adalah Tribunnews.com (3.072 berita), Kompas.com (1.514 berita), dan Tempo.co (1.499 berita).

"Jadi benar Jokowi itu media darling," kata Jose.

Tokoh lain yang paling banyak diberitakan adalah Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan 3.482 berita dan Hatta Rajasa dengan 2.839 berita. Jumlah pemberitaan tokoh lain relatif merata. Anies Baswedan menjadi tokoh paling sedikit diberitakan.

Selain itu, tambah Jose, hasil pemantauan percakapan di semua media sosial seperti Twitter dan Facebook, menunjukkan total percakapan tentang Jokowi mencapai 2.522.643 atau sekitar 60 persen dari 3.994.528 total percakapan. Berbagai isu dibicarakan dalam media sosial itu.

Tokoh lain yang dibicarakan adalah Dahlan Iskan (7 persen), Megawati Soekarnoputri (5 persen), Hatta Rajasa (5 persen), Gita Wirjawan (4 persen), Mahfud MD (4 persen), Aburizal Bakrie (3 persen), Wiranto (3 persen), Prabowo Subianto (2 persen), Yusril Ihza Mahendra (2 persen), Anies Baswedan (2 persen), Jusuf Kalla (2 persen), dan Pramono Edhie Wibowo (1 persen).

Jose menambahkan, isu yang paling banyak dibicarakan dalam media sosial tentang Jokowi adalah isu politik. Seperti diketahui, hingga saat ini PDI-P belum menetapkan Jokowi sebagai bakal capres. Adapun isu lainnya adalah masalah transportasi, infrastruktur, dan bencana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com