Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Syarat Pertama, Ruhut Jangan Sering Sebut Nama SBY

Kompas.com - 23/09/2013, 10:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Gerindra akan menerima penetapan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR. Namun, Fraksi Partai Gerindra memberikan syarat agar Ruhut mengubah gaya bicaranya.

"Andai kata yang menolak Ruhut sebagai ketua Komisi tidak terlalu banyak jumlahnya, Gerindra akan dapat menerimanya dengan tiga catatan," ujar anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat di Jakarta, Senin (23/9/2013).

Syarat pertama, lanjut Martin, Ruhut diminta memperbaiki cara dan gaya komunikasinya ke depan sehingga lebih dapat diterima oleh semua anggota.

"Tidak perlu terlalu sering-sering menyebut SBY," ungkap Martin.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Politisi Partai Gerindra, Martin Hutabarat.

Syarat kedua yakni Ruhut diminta untuk meningkatkan usaha dan langkah-langkah Komisi III untuk mendukung pemberantasan korupsi. Apalagi, kata Martin, media massa kerap menyeret nama-nama anggota DPR sehingga merusak nama lembaga.

Syarat ketiga, lanjut Martin, jika kedua syarat sebelumnya tidak bisa dilakukan Ruhut dalam 2-3 bulan ke depan, maka Fraksi Gerindra akan menggalang pernyataan bersama dari fraksi-fraksi yang ada di Komisi III kepada Fraksi Partai Demokrat yang meminta agar Ruhut diganti. Namun, Martin melihat saat ini pertentangan yang ada baru sebatas wacana di media massa.

"Saya kira mayoritas anggota komisi III cenderung melihat penetapan ketua komisi itu sebagai masalah internal Fraksi Demokrat saja, sebab posisi itu adalah hak fraksi Demokrat yang sudah menjadi konsensus semua fraksi di saat awal bulan Oktober 2009 yang lalu," katanya.

Ruhut diragukan

Keputusan Fraksi Partai Demokrat menunjuk Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III menggantikan Gede Pasek Surdika dipertanyakan. Kapasitas Ruhut diragukan untuk memimpin komisi yang membidangi masalah hukum, perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keamanan tersebut.

Salah satu keraguan disampaikan oleh Nasir Djamil, anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasalnya, Nasir belum pernah menyaksikan Ruhut memimpin rapat, apalagi menjadi pimpinan dalam panitia khusus di DPR.

"Makanya, saya meragukan kepemimpinan Ruhut," kata Nasir, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Meski demikian, Nasir mengaku akan menghormati keputusan Fraksi Demokrat yang menunjuk Ruhut menggantikan Pasek. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan penuh Fraksi Demokrat untuk menunjuk siapa pun menjadi Ketua Komisi III saat ini.

Lebih jauh, Nasir juga berharap kekhawatiran sejumlah pihak atas kepemimpinan Ruhut di Komisi III tak terjadi. Nasir yakin, tiga Wakil Ketua Komisi III akan mampu membantu dan menutup kekurangan pria yang dikenal dengan sebutan "Poltak" tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Aies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Aies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Nasional
Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Nasional
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran Ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran Ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com