Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Mengaku Kewalahan ....

Kompas.com - 19/09/2013, 07:12 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Presidium Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Anas Urbaningrum optimistis organisasinya bakal berkembang, meski ada pelarangan bagi kader Partai Demokrat untuk bergabung dengan PPI. Anas mengaku sudah banyak orang yang ingin bergabung dengan PPI di seluruh Indonesia.

"Alhamdullilah, yang ingin masuk PPI banyak banget di seluruh Indonesia. Sekarang malah sedang kewalahan merespons kawan-kawan di daerah," kata Anas ketika dihubungi, Kamis (19/9/2013 ). Dia pun mengaku tak menargetkan para kader Partai Demokrat bergabung ke PPI.

"Tetapi kalau (kader Demokrat) mau masuk, yah welcome. Sama dengan yang lain," ucap Anas. Dia pun menilai ganjil pelarangan kader Demokrat untuk bergabung ke PPI. Fakta yang terjadi selama ini, kata mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu, banyak kader partai itu yang aktif di berbagai ormas lain tetapi tak dipermasalahkan.

Ormas, ujar Anas, seharusnya justru menjadi salah satu basis pendukung sekaligus tempat penempaan kader. "Kok dengan PPI sikapnya seperti ada bahaya laten. Sukar untuk tidak disebut khawatir dan galau. Bahkan sampai pada level paranoid. Suara petasan pun dianggap sebagai ancaman bom," kata Anas.

Seperti diberitakan, Ormas PPI dideklarasikan di kediamanan Anas di Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Minggu ( 15/9/2013 ). Ormas itu diisi oleh para mantan pengurus Partai Demokrat yang dikenal loyal terhadap Anas.

Mereka di antaranya adalah mantan Sekretaris Departemen Agama DPP Demokrat Ma'mun Murod, mantan Ketua DPC Cilacap Tri Dianto, dan mantan Ketua DPP Demokrat Gede Pasek Suardika. Anggota Dewan Pembina Demokrat Ahmad Mubarok dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Saan Mustopa juga hadir dalam deklarasi.

Belakangan, DPP Demokrat bereaksi. Saan dicopot sebagai Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR dan Pasek dicopot sebagai Ketua Komisi III DPR. Ketua DPP Partai Demokrat Syarief Hasan tak menampik alasan pencopotan keduanya antara lain adalah keterlibatan di PPI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com