Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Rotasi 7 Anggota Fraksinya

Kompas.com - 18/09/2013, 17:01 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak tujuh orang anggota Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat dicopot dari jabatannya. Pencopotan dilakukan berdasarkan surat yang ditandatangani Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan dan Sekretaris Jenderal Partai Demokat Edhie Baskoro Yudhyono pada tanggal 17 September 2013. Beberapa di antara mereka yang dicopot termasuk loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yakni Gede Pasek Suardika dan Saan Mustopa.

“Rotasi dilakukan untuk penyegaran dan memberikan kesempatan pembelajaran kepada teman-teman yang belum menjadi pimpinan fraksi. Ini rencananya sudah lama, tapi pelaksanaannya baru dilakukan hari ini,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf dalam jumpa pers di Ruang Fraksi Partai Demokrat, Rabu (18/9/2013).

Menurut Nurhayati, rotasi ini dilakukan karena masih banyak anggota Fraksi Partai Demokrat yang belum menjabat alat kelengkapan ataupun struktural fraksi. Ia membantah bahwa pencopotan dilakukan karena kehadiran beberapa anggota Fraksi Partai Demokrat dalam acara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) yang didirikan oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Seperti diketahui, Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika hadir dalam acara PPI. Bahkan Pasek menjadi Sekretaris Jenderal dari ormas itu. Selain Pasek, ada pula Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa.

Posisi Pasek di Komisi III digantikan oleh Ruhut Sitompul yang selama ini kerap mengkritik Anas. Sementara posisi Saan digantikan oleh Teuku Riefky Harsya.

Selain dua loyalis Anas itu, rotasi jabatan juga terjadi pada penjabat Bendahara Fraksi Sonny Waplau yang digantikan oleh Lucy Kurniasari. Posisi Wakil Ketua Komisi V yang sebelumnya dijabat Mulyadi kini digantikan oleh Michael Watimena.

Wakil Ketua Komisi VI yang dijabat Benny K Harman digantikan oleh Azam Azman Natawijaya. Selanjutnya, posisi Wakil Ketua Komisi VIII yang sebelummya dijabat Radityo Gambiro digantikan oleh Mahrus Munir, dan Ketua Komisi X yang sebelumnya dijabat Agus Hermanto kini dijabat Wayan Sugiana.

“Ini bukan bentuk sanksi, tidak ada kaitannya dengan hal tersebut (PPI). Bapak dan ibu sudah dengar apa yang menjadi isu waktu itu. Tapi kami belum terima surat keputusan, baru tadi malam, dan hari ini tentu dilaksanakan,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com