Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam Prihatin soal Bentrok di Jember

Kompas.com - 12/09/2013, 16:45 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Koordinator Bidang Polhukam Djoko Suyanto mengaku prihatin atas kerusuhan di Desa Puger Kulon, Jember, Jawa Timur. Djoko meminta aparat Kepolisian mengusut tuntas kerusuhan yang menewaskan satu orang itu.

"Saya minta diselidiki yang betul bagaimana. Apakah itu benar antara Sunni dan Syiah?" kata Djoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/9/2013).

Djoko mengatakan, seharusnya pemimpin kelompok masing-masing berperan dalam mengendalikan, membimbing, dan mengawasi umat. Semua masalah bisa diselesaikan tanpa ada kekerasan. Para pemimpin harus ikut bertanggung jawab.

"Aparat keamanan kan tugasnya menjaga supaya tidak terjadi bentrok seperti itu. Kalau cikal bakal bentroknya sangat tergantung kepada kelompok sosial masyarakat itu sendiri," pungkas Djoko.

Seperti diberitakan, bentrokan menewaskan Eko Mardi Santoso (45), warga Desa Puger. Bentrokan berawal dari perayaan karnaval untuk memperingati 17 Agustus yang dilakukan simpatisan Pondok Pesantren Darus Solihin.

Karnaval itu sudah dilarang oleh Muspida dengan alasan dikhawatirkan memicu bentok seperti yang terjadi tahun 2012. Bahkan polisi sudah memasang barikade di jalan masuk dan keluar ponpes.

Namun, simpatisan ponpes memaksa menggelar karnaval dengan menjebol barikade. Saat pondok dalam keadaan sepi ditinggal karnaval, tiba-tiba sekelompok massa lain yang kontra karnaval menyerang ponpes dan merusak sejumlah fasilitas seperti masjid dan bangunan lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com