Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Alvara: Ical Populer, tetapi Dinilai Tak Layak Jadi Capres

Kompas.com - 11/09/2013, 15:44 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Berdasarkan hasil survei Lembaga Konsultan Riset Alvara, popularitas Aburizal Bakrie alias Ical sebagai calon presiden 2014 berada di urutan atas di kalangan urban dan kelas menengah. Namun, popularitas tersebut tidak sebanding dengan elektabilitasnya.

Ketika dilakukan survei, tanpa disodorkan nama, sebanyak 92,4 persen responden menyebut Ical ketika ditanya siapa saja kandidat presiden yang diketahui. Namun, menurut Alvara, hanya 6,3 persen yang menilai Ical layak memimpin Indonesia.

"Selain itu, hanya 6,2 persen yang bakal memilih Ical jika menjadi peserta pilpres. Ical popularitasnya tinggi karena tiap hari dia muncul di televisi, tapi dianggap enggak layak (jadi capres)," kata CEO Alvara Hasanuddin Ali saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (11/9/2013).

Seperti diketahui, Ical terus mengampanyekan dirinya sebagai capres di jaringan televisi miliknya. Selain itu, ia juga terus melakukan road show ke berbagai daerah.

Hasanuddin menambahkan, tokoh yang rasionya baik antara popularitas dan elektabilitas adalah Joko Widodo alias Jokowi. Popularitas Jokowi di kalangan menengah berada di urutan ke lima dengan angka 70,5 persen. Namun, elektabilitasnya mencapai 22,1 persen.

Dari hasil survei Alvara, Prabowo Subianto paling populer di atas Ical dengan angka 92,4 persen. Namun, elektabilitasnya masih di bawah Jokowi dengan angka 17 persen. Tokoh yang popularitasnya di bawah Ical ialah Megawati Soekarnoputri di angka 82,5 persen. Namun, elektabilitasnya hanya 7 persen.

Popularitas tokoh lain, yakni Wiranto, sebesar 77,8 persen (elektabilitas 4,6 persen), Jusuf Kalla sebesar 69,1 persen (elektabilitas 7,4 persen), Dahlan Iskan sebesar 69,1 persen (elektabilitas 6,9 persen), Hatta Rajasa 61,6 persen (elektabilitas 1 persen), Surya Paloh 61,5 persen (elektabilitas 2 persen), dan lainnya.

Alvara mengaku melakukan survei dengan wawancara tatap muka terhadap 1.532 responden. Mereka tinggal di kota-kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Medan, Surabaya, Makassar, Bandung, dan Semarang. Mereka dianggap mewakili seluruh kelas menengah di Indonesia.

Survei dilakukan 15 Juli sampai 23 Agustus 2013. Responden yang diambil berusia 20-54 tahun dengan pengeluaran keluarga di atas Rp 4 juta per bulan. Alasan hanya kelas menengah yang diambil sebagai responden lantaran jumlahnya sangat besar, yakni mencapai 135 juta orang. Selain itu, mereka memiliki pendidikan yang baik, mendapat akses informasi, serta rasional dalam memilih.

Ketika ditanya berasal dari mana dana untuk menggelar survei, Hasanuddin mengaku seluruhnya berasal dari swadaya tanpa ada bantuan dari parpol atau politisi. Ia mengaku sudah berkali-kali menggelar survei dengan biaya pihak lain.

"Kalau kami diorder, hasilnya tidak akan kami publikasi. Kalau kami lakukan sendiri, hasilnya kami publikasi," kata Hasanuddin, yang baru pertama kali memublikasi hasil survei.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com