Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Jangan Tergesa-gesa Ganti Nama Jalan Medan Merdeka

Kompas.com - 04/09/2013, 13:53 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani meminta rencana perubahan nama sejumlah jalan protokol di DKI Jakarta tak dilakukan dengan tergesa-gesa. Puan meminta pencetus ide perubahan nama jalan itu dapat meredam pro dan kontra yang muncul sebelum akhirnya perubahan nama jalan tersebut disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Puan menyampaikan, saat ini pro dan kontra terkait rencana mengganti nama Jalan Medan Merdeka dengan nama sejumlah tokoh telah mengemuka. Pemilik gagasan ia tuntut memberi penjelasan yang rasional dan jelas mengapa nama jalan itu harus diganti.

"Masih ada pro dan kontra. Masalahnya adalah kenapa harus diganti? Implikasinya bagaimana, harus jelas," kata Puan di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Puan menegaskan, perubahan nama jalan protokol itu jangan dilakukan tergesa-gesa. Pasalnya, akan timbul kesan negatif, terlebih mempertaruhkan nama baik tokoh bangsa yang namanya dipilih menjadi pengganti nama jalan sebelumnya.

"Jika kemudian diganti harus clear dulu, dipertimbangkan bagaimana baiknya dan jangan terburu-buru. Kalau masih pro dan kontra, saya kira kurang baik karena yang digunakan bukan sekadar nama, melainkan nama tokoh bangsa," ujarnya.

Alsadad Rudi Ruas Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2013). Jalan yang terletak di sisi barat Tugu Monas ini diusulkan diubah namanya menjadi nama presiden kedua Indonesia, Soeharto

Untuk diketahui, nama mantan Presiden Pertama Republik Indonesia Ir Soekarno akan dijadikan nama jalan protokol. Hal itu diusulkan oleh sejumlah tokoh nasional yang menamakan dirinya Panitia 17.

Ketua Delegasi Panitia 17 Jimly Asshiddiqie menjelaskan, usulan tersebut muncul dari inisiatif sejumlah tokoh dalam Panitia 17. Landasannya adalah untuk meningkatkan rasa kepedulian dan rasa menghormati jasa pahlawan yang dianggap mulai berkurang.

Jimly menegaskan, selain nama Soekarno, muncul juga ide nama Hatta yang akan dibuat terpisah menjadi nama jalan di setiap ibu kota provinsi. Untuk tahap awal, nama dua proklamator itu akan diusulkan mengganti nama jalan di DKI Jakarta, yakni Jalan Medan Merdeka Selatan (Soekarno) serta Medan Merdeka Utara (Hatta) dan diharapkan terealisasi paling lambat 10 November 2013. Perubahan nama itu harus mendapat izin dari Presiden SBY.

Ke depan, kata Jimly, selain Soekarno dan Hatta, nama tokoh lain juga akan diusulkan menjadi nama jalan yang mengelilingi kawasan Monumen Nasional (Monas) di DKI Jakarta. Selain Soekarno dan Hatta, nama mantan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto untuk mengganti nama Jalan Medan Merdeka Barat, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin untuk mengganti nama Jalan Medan Merdeka Timur.

Saat menggelar pertemuan, sejumlah anggota Panitia 17 turut hadir, antara lain Muhamad Yamin, Eddy Kusnadi Sariatmada, Permadi Satrio Wiwoho, Andi Mapetahang Fatwa, Mooryati Sudibyo, Yazirwan Uyun, dan Aisya Prawiranegara. Panitia 17 menggelar rapat di ruang rapat Ketua MPR karena sekaligus ingin menyampaikan idenya kepada Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto. Ikut hadir pula dalam pertemuan itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com